Dia menjelaskan saat ini terdapat lima klasifikasi BLU yang meliputi pendidikan, kesehatan, pengelolaan kawasan, penyediaan barang dan jasa lainnya, serta pengelolaan dana sehingga secara total sebanyak 244 BLU. Tercatat BLU terbesar berasal bidang kesehatan yaitu BLU rumah sakit, meskipun berjumlah 3,4 persen dari total rumah sakit di Indonesia, namun mampu melingkupi 13,6 persen dari total pasien di Indonesia.
“Ini juga lebih penting lagi 80 persen (yang dilayani BLU) merupakan pasien dari Jaminan Kesehatan Nasional,” ucapnya.
Selanjutnya BLU bidang pendidikan terdiri dari 101 perguruan tinggi atau 1,78 persen dari keseluruhan perguruan tinggi di Indonesia.
“Namun jumlah yang kecil ini sebesar 1,78 persen dari total populasi perguruan tinggi dia mendidik 1,5 juta mahasiswa atau 18,9 persen dari total mahasiswa seluruh perguruan tinggi di Indonesia,” ucapnya.
Sementara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto menambahkan beberapa peran strategis BLU dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional, baik untuk kesehatan, pendidikan, maupun bidang lainnya.
“Sebagai agen pemerintah BLU dituntut melakukan langkah extraordinary bidangnya masing-masing sehingga diharapkan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Hadiyanto menjelaskan strategi BLU bidang kesehatan meliputi melakukan extra effort dan inovasi untuk penanganan pandemi termasuk pengembangan layanan dengan pembiayaan alternatif. Kemudian melakukan digitalisasi layanan rumah sakit dengan menggunakan economic sharing serta optimalisasi aset BLU untuk mendukung peningkatan layanan utama.
Selanjutnya strategi BLU bidang pendidikan melakukan upaya akreditasi perguruan tinggi, penyesuaian kurikulum PJJ dan link and match dengan kebutuhan industri, serta optimalisasi aset dan unit bisnis.
Lalu strategi BLU bidang infrastruktur, ekonomi, pariwisata, dan lingkungan adalah penggunaan hasil investasi dana abadi oleh K/L pemilik program serta penambahan mandat atau pengembangan layanan BLU pengelola dana.
“Integrasi penyaluran dana program sawit, peningkatan kapasitas pengelolaan dana bergulir yang berpihak pada UMKM, serta percepatan pembangunan infrastruktur kawasan pelabuhan bebas, perdagangan bebas, dan kawasan pariwisata super prioritas,” ucapnya.
