Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers Jumat (26/3) malam, menegaskan bahwa beras hasil panen petani akan diserap oleh Bulog. Presiden memastikan bahwa tidak akan ada beras impor yang masuk ke Indonesia sampai pertengahan tahun ini dan Indonesia sudah tidak mengimpor beras sejak hampir tiga tahun lalu.

Presiden mengatakan, pemerintah memang telah menjalin memorandum of understanding (MoU) dengan Thailan dan Vietnam terkait rencana impor beras tersebut. Namun, MoU yang dijalin itu hanya untuk berjaga-jaga apabila dibutuhkan dalam situasi mendesak lantaran adanya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. 

Bangkok Post pada awal bulan ini melaporkan, pemerintah Thailand akan menandatangani MoU dengan pemerintah Indonesia untuk ekspor beras dengan jumlah tidak lebih dari 1 juta ton per tahun selama empat tahun ke depan. 

Menteri Perdagangan Thailand, Jurin Laksanawisit, mengatakan, penandatanganan MoU itu kemungkinan dilakukan pada pekan terakhir bulan ini. Namun, ekspor beras Thailand ke Indonesia tetap harus memperharikan sejumlah syarat, salah satunya situasi produksi beras di kedua negara sekaligus harga beras dunia. 

Kurun waktu 2012-2016, Thailand setidaknya mengekspor beras ke Indonesia sebanyak 925 ribu ton dalam kontrak antar pemerintah (Government to Government/G2G). Namun selama kurun lima tahun terakhir, tidak terdapat kesepakatan G2G antara Thailand dan Indonesia karena pemerintah Indonesia membuat program swasembada beras dan mempromosikan beras dalam negeri. 

Jurin mengatakan, Thailand saat ini juga tengah dalam kesepakatan beras secara G2G dengan Bangladesh untuk penjualan satu juta ton beras. 

Presiden Asosiasi Eksportir Beras Thailand, Charoen Laothammatas, mengatakan MoU dengan Indonesia tidak akan berpengaruh pada pasar beras Thailand karena kontrak belum ditandatangani secara resmi.

Saat ini, menurutnya sangat sulit untuk mengekspor beras Thailand ke pasar dunia karena nilai mata uang Baht yang kuat membuat beras Thailand lebih mahal daripada produk beras negara pesaing lain.