EKBIS.CO, JAKARTA— Kementerian Keuangan menekankan aspek keuangan negara, serta dukungan fiskal terhadap pencapaian seluruh tujuh prioritas nasional. Hal ini sejalan anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L). 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan rancangan kerja pemerintah (RKP) pihaknya memiliki keterlibatan langsung dalam 19 proyek prioritas nasional dengan anggaran Rp 479 miliar dan 52 proyek unggulan dengan anggaran Rp 474,5 miliar.  

“Rencana kerja 2022, presiden telah menetapkan 2022 itu temanya adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan 7 prioritas nasional," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual seperti dikutip Jumat (3/9). 

Sri Mulyani mencatat ada 33 isu strategis yang sudah diidentifikasi, dengan 834 output dan kegiatan dalam penyusunan rencana kerja Kemenkeu pada tahun depan.

"Sebanyak 33 isu strategis sudah kita identifikasikan dengan 834 output dan kegiatan yang sekarang bisa dihubungkan, dari sisi kebijakan fiskal, penerimaan negara, belanja negara, perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta dukungan manajemen," tuturnya 

Kementerian Keuangan juga akan melanjutkan reformasi fiskal termasuk perpajakan. Selain itu, juga turut memberikan dukungan terhadap reformasi struktural seperti bidang pendidikan, kesehatan hingga bansos dengan dampak anggaran yang besar. 

"Jadi kami selain melakukan reformasi internal, kami juga harus mendukung reformasi yang ada di K/L lain yang dampak anggarannya sangat besar. Apalagi bicara soal perubahan iklim, ternyata banyak sekali pengaruhnya kepada Kemenkeu," ucapnya. 

Selain itu, dari sisi penerimaan negara, isu strategis Kemenkeu mencakup soal perpajakan seperti pemberian insentif fiskal secara terukur, serta optimalisasi PNBP dan pengelolaan SDA, aset dan dividen BUMN. 

Adapun isu strategis dari program pengelolaan belanja negara termasuk peningkatan kualitas belanja dan penguatan efisiensi, serta penguatan kontrol kualitas terhadap transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). 

Kemudian isu strategis terkait pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko di lingkup Kemenkeu pada tahun depan antara lain optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif dan optimalisasi saldo anggaran lebih (SAL) dan penguatan manajemen kas untuk menjadi fiscal buffer yang andal dan efisien. 

Lalu isu strategis program dukungan manajemen Kemenkeu pada 2022 termasuk optimalisasi pengelolaan aset dan digitalisasi layanan Kemenkeu, serta mewujudkan organisasi dan SDM yang kolaboratif dan berbasis digital.