Pada kesempatan yang sama, Kepala Pimpinan Wilayah Jakarta I Kanwil VIII Pengadaian Mulyono mengatakan, PT Pegadaian (Persero) dekat dengan masyarakat. Saat ini Pegadaian memiliki 66 persen nasabah dari usaha mikro. “Peruntukan kredit produktif masih tinggi, terutama untuk usaha rumahan,” kata Mulyono.
Menurut dia, ada 5,2 juta usaha mikro nasabah Pegadaian telah berbasis digital. Dan terbesar 78 persen nasabah adalah program gadai. Tentu saja, hal itu untuk memenuhi permodalan pelaku UMKM. “Tentu kami memberikan perbantuan modal yang mudah, cepat dan aman,” ungkapnya.
Lebih jauh dia mengungkapkan, hingga saat ini PT Pegadaian (Persero) telah menyalurkan produk sektor UMI sejak 2017 lalu. Dengan memiliki nilai bisnis, yakni UMI untuk nilai gadai dan nongadai.
“Datanya cukup sederhana hanya dengan tiga parameter, yakni jenis usaha apa? Kredit jelas untuk usaha dan surat keterangan dari kelurahan,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Komperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDP-KUMKM) Supomo mengatakan, penyaluran pinjaman badan Layanan Pengelola Dana Bergulir (LPDB) ke UMKM pada 2021 sebesar Rp1,015 triliun. Dengan rincian komersional Rp507 miliar, pembiayaan syariah Rp508 miliar dengan jumlah total mitra 121.
“Total akumulasi penyaluran dana bergulir 2008 hingga 2021 sebesar Rp13 triliun,” kata Supomo.
Sementara strategi pada 2021, lanjut dia, melalui pendampingan akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas koperasi. Program pendampingan fokus melalui skema kemitraan dan bekerja sama dengan inkubator wirausaha.
“Penyaluran PEN 2020 mencapai target, yakni Rp1,292 triliun. Dengan jumlah mitra koperasi 84 dan 118.783 UMKM,” ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Melani mengatakan, UMKM adalah kekuatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, keberadaan UMKM merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa UMKM mencapai 64 juta atau 99,9 persen dari keseluruhan usaha di Indonesia.
“Lebih dari 60 persen PDB nasional berasal dari UMKM dengan penyerapan lebih dari 90 persen tenaga kerja,” ujar Melani.
Menurut dia, Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor ekonomi, salah satunya dirasakan oleh pelaku UMKM. Demikian pula, kebijakan pembatasan mobilitas, diberlakukannya PSBB hingga PPKM memberikan dampak negatif bagi UMKM, diantaranya menurunnya omset secara drastis hingga banyaknya usaha yang gulung tikar
“Dalam kondisi ini, diperlukan kebijakan dan langkah nyata agar para pelaku UMKM sebagai tulang punggung ekonomi bangsa dapat tertolong serta tetap bertahan di tengah pandemi,” katanya.
