EKBIS.CO,  JAKARTA -- Pemerintah mencatatkan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 24 September 2021 sebesar Rp 404,7 triliun. Adapun realisasi ini setara 54,3 persen dari pagu sebesar Rp 744,77 triliun. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi ini meliputi bidang kesehatan sebesar Rp 100,5 triliun atau 46,8 persen dari pagu sebesar Rp 214,96 triliun dengan manfaat penggunaan rumah sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede dan pembagian paket obat bagi masyarakat.

“Pemerintah mendorong pemulihan ekonomi melalui program PEN dengan pagu sebesar Rp 744,77 triliun,” ujarnya saat webinar CIMB Niaga, Rabu (29/9).

Selanjutnya Airlangga merinci realisasi program PEN digunakan biaya perawatan bagi 477,44 ribu pasien, insentif bagi 1,07 juta nakes pusat dan santunan kematian bagi 397 tenaga kesehatan, pengadaan 105 juga dosis vaksin serta bantuan iuran JKN bagi 29,29 juta orang. Kemudian perlindungan sosial sebesar Rp 186,64 triliun atau 62,2 persen dari pagu sebesar Rp 186,64 triliun meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM),  Kartu Sembako bagi 17 juta KPM, Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10 juta KPM dan  Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bagi 5,62 juta KPM.

Laluil, Kartu Prakerja bagi 5,22 juta orang, bantuan subsidi kuota internet bagi 36,1 juta penerima, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima, BSU bagi 4,61 juta pekerja dan bantuan beras bagi 28,8 juta KPM. Bagi UMKM dan korporasi sebesar Rp 68,38 triliun atau 42,1 persen dari pagu sebesar Rp 162,4 triliun meliputi BPUM bagi 12,71 juta usaha, IJP bagi 2,12 juta UMKM dan 30 korporasi, serta penempatan dana bank dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 428,52 triliun bagi 5,36 juta debitur.

Kemudian subsidi bunga KUR bagi 4,96 juta debitur dan non-KUR bagi 5,79 juta debitur, PMN bagi Hutama Karya sebesar Rp 6,21 triliun dan bantuan PKL kepada 555 usaha. Selanjutnya program prioritas sebesar Rp 60,7 triliun atau 51,5 persen dari pagu sebesar Rp 117,94 triliun meliputi padat karya bagi 1,05 juta tenaga kerja, pariwisata, ketahanan pangan dan fasilitas pinjaman daerah sebesar Rp 10 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur.

Terakhir  insentif usaha sebesar Rp 59,08 triliun atau 94 persen dari pagu sebesar Rp 62,83 triliun meliputi PPh 21 DTP bagu 79.602 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 124.209 UMKM, pembebasan PPh 22 Impor bagi 9.433 wajib pajak, pengurangan angsuran PPh 25 bagi 57.307 wajib pajak. Kemudian pengembalian pendahuluan PPN bagi 2.149 wajib pajak, penurunan tarif PPh Badan bagi seluruh wajib pajak, PPN DTP properti bagi 763 penjual, PPnBM mobil enam penjual serta bea masuk DTP atas nilai impor sebesar Rp 940 miliar.