EKBIS.CO, JAKARTA – Banyaknya masyarakat yang tertipu dan terjerat tindak pidana keuangan melalui pinjaman online (pinjol) menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat memberikan keynote speech pada OJK Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara, Senin (11/10), Presiden Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar menjaga dan mengawasi penyelenggaraan fintech.
“Saya juga memperoleh informasi, banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan oleh berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya,” kata Jokowi.
Ia mengingatkan, gelombang digitalisasi yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 saat ini harus disikapi pemerintah dengan cepat dan tepat. Saat ini penyelenggara fintech, termasuk fintech syariah terus bermunculan, inovasi-inovasi finansial teknologi juga semakin berkembang, serta fenomena sharing ekonomi semakin banyak ditemukan dari ekonomi berbasis peer to peer hingga business to business.
Menurutnya, kemunculan berbagai perbankan dan asuransi berbasis digital serta e-payment saat ini pun harus mendapatkan dukungan pemerintah. “Karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita,” ujar dia.
Presiden yakin, jika perkembangan fintech ini mendapatkan pengawasan dan pengawalan yang tepat dari pemerintah, maka Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India. Indonesia pun bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar dunia ke-7 pada 2030.
Baca juga : Strategi Dukung Digitalisasi OJK
Karena itu, Presiden meminta momentum ini harus dimanfaatkan dengan membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan. Ekosistem keuangan digital ini harus bertanggung jawab dan memiliki mitigasi risiko terhadap timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan sosial untuk mencegah kerugian serta meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.
Selain itu, Presiden meminta agar pembiayaan fintech harus didorong untuk kegiatan produktif, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku UMKM agar lebih banyak melakukan transaksi digital, serta membantu UMKM untuk naik kelas.
Ia berpesan agar OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini memastikan inklusi keuangan diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital. Sehingga kemajuan inovasi keuangan digital bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyaraakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional,” kata Jokowi.
Tak hanya itu, Presiden juga meminta agar provider keuangan digital harus berorientasi Indonesia sentris yang tidak hanya berpusat di Jawa saja, namun juga membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga pelosok Tanah Air.
Karena itu, ia berpesan agar seluruh industri jasa keuangan melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa dan masyarakat pinggiran. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan serta mendapatkan fasilitas kewirausahaan dengan risiko yang rendah.
Jokowi berharap ekositem keuangan digital yang tangguh dan berkelanjutan ini dapat terus dijaga untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif serta berkontribusi pada upaya pemulihan ekonomi saat ini.
“Komitmen keberpihakan dan kerja keras bapak ibu sekalian sangat ditunggu oleh pelaku-pelaku ekonomi, utamanya pelaku ekonomi kecil. Khususnya juga usaha mikro kecil dan menengah untuk segera bangkit dari dampak pandemi Covid-19 dan terfasilitasi untuk memanfaatkan peluang-peluang baru yang bermunculan,” ungkap Jokowi.
Baca juga : Jokowi Minta Pembiayaan Fintech untuk Kegiatan Produktif
Dalam acara ini turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
