"Indonesia sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk memasuki era kendaraan listrik sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan," ujarnya.
Dalam rangka menindaklanjuti Pepres Nomor 55 Tahun 2019 tersebut, Kemenperin telah mengeluarkan dua regulasi. Pertama, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Roadmap EV dan Perhitungan Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN) yang berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan bagi stakeholder industri otomotif terkait startegi, kebijakan dan program dalam rangka mencapai target Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor hub kendaraan listrik. Kedua, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap sebagai bagian tahap pengembangan industrialisasi KBLBB di Indonesia.
"Dalam pengembangan ekosistem industri KBLBB, pada tahun 2030, industri dalam negeri ditargetkan dapat memproduksi mobil listrik dan bis listrik sebanyak 600 ribu unit. Maka dengan angka tersebut dapat mengurangi konsumsi BBM sebesar 3 juta Barrel dan menurunkan emisi CO2 sebanyak 1,4 juta ton," jelas Agus.
Upaya tersebut, diharapkan dapat mendukung pemenuhan komitmen pemerintah Indonesia terkait pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada tahun 2030. Hal itu seperti dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo pada COP21 di Paris pada Desember 2015.
Menperin pun optimistis, penyelenggaraan GIIAS 2021 memiliki peran strategis untuk menunjukkan kebangkitan sektor industri otomotif nasional pascapandemi Covid 19. Selain itu, sebagai momentum Indonesia untuk beralih menggunakan transportasi yang rendah emisi karbon dan ramah lingkungan.
"Saya menginfokan bahwa Indonesia ditunjuk menjadi Presidensi G20 untuk tahun 2022, tentunya dalam perjalanan tersebut kami membutuhkan dukungan dalam menyukseskan agenda-agenda presidensi. Termasuk dari para pelaku industri," tutur dia.
