Sri Mulyani juga menjelaskan pada Oktober 2021 belanja negara sebesar Rp 2.058,9 triliun. Adapun realisasinya meningkat 0,8 persen dibanding tahun lalu yoy. Angkanya setara  74,9 persen dari target Rp 2.750 triliun.

"Ini langkah konsisten yang sangat baik konsolidasi dan penyehatan fiskal kita, belanja kita relatif flat," ucapnya. 

Dengan catatan tersebut, keseimbangan primer mengalami defisit sebesar Rp 266,9 triliun dari target tahun ini yang minus Rp633,1 triliun. Defisit keseimbangan primer ini turun 48 persen dari Oktober 2020 sebesar Rp 513,2 triliun. 

"Jadi ini penurunan yang hampir 50 persen sendiri suatu penurunan keseimbangan primer yang luar biasa sangat cepat," ucapnya.

Jika dirinci, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.416,2 triliun atau 72,5 persen dari pagu Rp 1.954,5 triliun. Adapun realisasi ini naik sebesar 5,4 persen secara tahunan (yoy).

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 833,1 triliun atau 80,7 persen dari pagu Rp 1.032 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 583,1 triliun atau 63,2 persen dari pagu Rp 922,6 triliun. Belanja non K/L tercatat minus 5,7 persen.

Kemudian transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 642,6 triliun atau turun 7,9 persen. Adapun TKDD terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 585,3 triliun atau minus 8,2 persen dan dana desa Rp 57,3 triliun atau minus 5,2 persen.

Adapun pembiayaan anggaran terealisasi sebesar Rp 608,3 triliun atau 60,4 persen dari pagu Rp 1.006,4 triliun. Pembiayaan anggaran ini minus 34,3 persen (yoy) dibanding tahun lalu sebesar Rp 926,3 triliun.

"Kita lihat dari postur APBN sudah sesuai keinginan yaitu APBN jadi lebih sehat, namun tetap bisa menopang dan mendorong pemulihan ekonomi," ucapnya.