Pada kesempatan yang sama, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, mengatakan kesiapan PLN untuk menjalankan konversi LPG ke kompor induksi demi menyelamatkan anggaran negara sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Selain menggunakan energi domestik, kompor listrik juga sudah bisa diproduksi di Indonesia. Jadi selain menghemat devisa, program ini bisa ikut menggerakkan perekonomian dan mencetak lapangan kerja," kata Bob.
Belajar dari konversi minyak tanah ke LPG, ia menilai untuk memuluskan konversi kompor induksi memerlukan dukungan payung hukum dari pemerintah
"Ini bukan kepentingan PLN, bukan kepentingan Pertamina tapi ini kepentingan bangsa," kata dia.
Dalam pelaksanaannya pun, Bob menilai relatif mudah. Sebab saat ini setiap rumah telah memiliki listrik sehingga PLN hanya tinggal menambah daya yang prosesnya selesai dalam 1-2 hari.
"Kalau tunggu DME lama, itu baru tahun 2024. Tunggu tiga tahun, kita impor LPG terus defisit transaksi berjalan (CAD) bisa menjadi Rp 67,8 triliun pada 2024. Kalau kita beralih ke kompor induksi, kita justru bisa segera menekan CAD," ungkap Bob.
Presiden Joko Widodo sebelumnya mendorong transisi kompor gas menuju kompor listrik, seperti halnya mendorong penggunaan kendaraan listrik. Hal ini dilakukan untuk menekan defisit neraca perdagangan yang disebabkan oleh impor minyak.
"Kalau ini mobil listrik bisa dipakai semua, terus gas LPG itu bisa diganti pakai kompor listrik, ini bisa menekan angka impor minyak dan bisa memperbaiki neraca keuangan," ujar Jokowi pada pertemuan dengan jajaran direksi Pertamina dan PLN, akhir November kemarin.
Jokowi mengakui dalam melaksanakan program hijau, baik kendaraan listrik, penggunaan kompor listrik bahkan beralih ke pembangkit berbasis energi hijau butuh investasi yang tidak sedikit. Namun, kata Jokowi, untuk menyelesaikan gap tersebut adalah tugas jajaran direksi PLN dan Pertamina.
"Ini tugas bapak ibu semua untuk bisa mencari solusi dari gap ini. Itu kan semua ada hitung-hitungannya," tegas Presiden.
Jokowi meminta PLN dan Pertamina dalam waktu yang sangat cepat bisa memberikan daftar prioritas proyek mana saja yang bisa segera digenjot untuk bisa mengurangi defisit neraca keuangan.
"Ini harus bisa detail. Perencanaan yang detail. Mana yang bisa cepat, mana yang harus tahun depan mana yang harus tahun depannya lagi. Kalau ini enggak diselesaikan, neraca pembayaran kita gak akan beres, " ujar Jokowi.
