Sementara itu, kasus dugaan korupsi Jiwasraya saat ini sudah masuk ke ranah hukum. Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang atas kasus yang diduga merugikan negera sebesar Rp 13,7 triliun itu. Kelimanya adalah mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, mantan Kepala Investasi dan Divisi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.
Dua tersangka lain dari pihak swasta adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk Heru Hidayat.
Sedangkan kasus Asabri, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati pada terdakwa Heru Hidayat. Bos PT Trada Alam Minera (TRAM) itu, dituntut maksimal karena dinilai terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang (TPPU) dalam pengelolaan dana investasi saham dan reksa dana milik PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).
Erick juga bakal melakukan pembenahan menyeluruh terhadap dana pensiun (dapen) yang ada di BUMN tahun depan. Sejak satu setengah tahun lalu, Erick menyebut persoalan dana pensiun BUMN dapat menjadi bom waktu.
"Kami ingin membersihkan dan menyetop perampokan pensiunan. Ini tidak setop di sini. Kemarin Asabri berjalan, kami akan bereskan dana pensiun BUMN juga yang kemarin beberapa kali dirampok," ucap Erick.
Erick menyebut persoalan dana pensiun merupakan salah satu fokus utama, selain menyelesaikan kasus korupsi yang menimpa asuransi BUMN, yaitu Jiwasraya dan Asabri. Erick mengaku ingin menghentikan perampokan dana pensiun.
"Dana pensiun sekarang yang terjadi di banyak tempat, termasuk di dana pensiun BUMN ini terus terang kita akan rapikan pada 2022 karena terlalu banyak dana pensiun ini jadi tempat korupsi yang akhirnya tagihan pensiunan tidak terbayarkan," ujar Erick.
Erick mengatakan komitmennya ini bukan merupakan sebuah sikap arogansi, melainkan empati dan keberpihakan yang perlu dilakukan. Erick mengatakan perampokan dana pensiunan harus disetop.
"Kasihan kan yang kerja puluhan tahun uangnya hilang," ungkap Erick.
Erick mungkin bisa memahami jika persoalan dana pensiun akibat kondisi perusahaan yang memang tidak sehat. Namun, Erick juga tak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan akibat permainan investasi atau membuat produk dengan leverage tinggi yang berujung macet.
"Dana pensiun akan jadi salah satu fokus utama kami pada 2022 karena ini angkanya cukup besar dan cukup kompleks," ucap Erick.
Kementerian BUMN, lanjut Erick, siap melakukan FGD khusus terkait dana pensiun dengan Komisi VI DPR. Erick menilai upaya Kementerian BUMN melakukan pembenahan dana pensiun BUMN memiliki tantangan dari aspek perundang-undangan.
"Kita sedang dorong (dana pensiun) masuk dalam perundang-undangan keuangan rencana tahun depan. Kita tidak bisa langsung bersihkan karena ada undang-undang yang mengikat karena itu si pengelola dapat kekuasaan penuh, tapi pendiri harus top up kalau ada kekurangan," lanjut Erick.
Erick Thohir menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi di tubuh BUMN. Erick menyebut upaya pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama yang tidak bisa ditawar.
"Saya tidak bisa mentoleransi korupsi dalam bentuk apapun. Apalagi di lingkungan BUMN sebagai lokomotif pembangunan Indonesia. Upaya untuk 'bersih-bersih' BUMN dari korupsi akan terus kami lakukan," ujar Erick dalam video yang ia unggah melalui akun //Instagram//, @erickthohir pada Kamis (9/12).
Erick menyebut aspek penindakan saja tidak cukup, namun juga harus dilakukan pencegahan dan pembenahan secara sistemik. Hal ini untuk menciptakan praktik tata kelola dan proses bisnis yang baik di BUMN.
"Kami bekerja sama dengan KPK, berkomitmen akan mengawal terus proses ini untuk mewujudkan BUMN bersih dari korupsi. Selamat hari antikorupsi sedunia," ucap Erick.
Erick menyampaikan upaya penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) merupakan salah satu langkah konkret pencegahan yang dilakukan Kementerian BUMN dengan menggandeng KPK. Erick menyebut pelayanan publik dari BUMN akan baik apabila korporasi memiliki kondisi yang sehat.
"Kalau korporasinya tidak sehat ya pasti pelayanan publiknya menurun," ucap Erick.
Erick menyebut transformasi investasi yang mempunyai return yang baik, tetapi harus melalui bisnis proses yang transparan.
"Karena itu sejak awal ketika kita diminta membenahi Garuda, kita juga minta KPK mendampingi. Karena proses bisnis adalah hal yang sangat penting untuk menjaga keputusan kita di kemudian hari, jangan sampai keputusan hari ini jadi problem di masa yang akan datang," kata Erick.
