"Selama proses evaluasi, dilaksanakan penyamaan persepsi, terutama untuk perubahan desain flight control dan dilakukan juga uji terbang, menggunakan simulator Boeing 737 Max,” jelas Novie.
Novie menambahkan, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub juga berkoordinasi dengan operator penerbangan. Khususnya untuk menyiapkan pengoperasian kembali pesawat 737 Max baik dari sisi aturan maupun teknis.
Beberapa hal yang perlu dipersiapkan yakni penerbitan dan pelaksanaan perintah kelaikudaraan sesuai dengan ketentuan FAA. Begitu juga dengan persiapan pelatihan dan pelaksanaan simulator untuk pilot serta pedoman teknis Boeing 737 Max yang mengacu dari Boeing.
“Beberapa operator penerbangan, menyatakan telah melaksanakan perintah kelaikudaraan untuk pesawat 737 Max sesuai dengan ketentuan FAA dan akan mempersiapkan pelatihan dan simulator di fasilitas terdekat yaitu di Singapura,” ungkap Novie.
Novie menegaskan, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub tidak mengadopsi prosedur pencabutan CB Stick Shaker yang dapat menghilangkan gangguan kepada pilot. Selain itu pencabutan CB Stick Shaker juga berpotensi menambah beban kerja pilot serta dapat menurunkan keselamatan.
Dia mengatakan, Kemenhub akan menerbitkan perintah kelaikudaraan dan mengeluarkan surat pencabutan larangan terbang Pesawat Boeing 737 Max di ruang udara Indonesia. Selain itu juga mengeluarkan surat edaran kepada operator penerbangan pengguna pesawat Boeing 737 Max untuk memenuhi semua aspek kelaikudaraan, pengoperasian, dan keamanan pesawat.
Saat ini, Garuda Indonesia memiliki satu pesawat jenis tersebut yaitu Boeing 737 Max 8. Namun maskapai pelat merah itu belum berencana untuk menerbangkannya kembali.
"Sementara masih seperti saat ini belum kita terbangka," kata Direktur Utama Irfan Setiaputa kepada Republika.co.id, Rabu (29/12).
Irfan mengungkapkan bukan tanpa alasan jika pesawat Boeing 737 Max 8 belum masuk rencana operasional Garuda Indonesia. Dia mengatakan saat ini Garuda Indonesia juga masih memasuki proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
"Kita kan sedang PKPU, jadi kita seribu persen fokus restrukturisasi dulu," tutur Irfan.
