EKBIS.CO, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi dan mendukung arahan Presiden agar segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional.
"Kadin Indonesia mendukung penuh arahan Presiden terkait upaya pemenuhan pasokan batu bara dan pasokan gas alam cair atau LNG untuk kepentingan dalam negeri. Sekaligus upaya menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid melalui keterangan resmi, Rabu (5/1).
Kata Arsjad, Kadin Indonesia sebagai rumah pengusaha siap bekerja sama dengan pemerintah demi memastikan ketiga hal itu terlaksana secara baik. "Terkait pasokan batu bara untuk pemenuhan kebutuhan pembangkit listrik PLN dan IPP, sejalan dengan Presiden, mekanisme DMO adalah hal prinsip yang terus harus dipegang oleh perusahaan batu bara, ini tidak bisa ditawar dan mutlak dipatuhi," kata Arsjad.
Bagi yang melanggar, lanjutnya, harus mendapatkan sanksi sesuai, bahkan cabut izin ekspor dan bila perlu izin usahanya. Di lain hal, Kadin Indonesia menilai perlu juga diberikan penghargaan proporsional bagi perusahan yang sudah menjalankan semua kewajiban mereka.
"Balancing reward and punishment ini harus dilihat lebih teliti agar berjalan dengan baik," ujar dia.
Arsjad menambahkan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan BUMN, PLN dan pengusaha perlu duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Agar hal ini tidak menjadi masalah tahunan dan bisa mengetahui betul permasalahan apa yang sebenarnya dihadapi PLN dalam upaya memenuhi kebutuhan batu bara secara menyeluruh.
Ia menyampaikan, perlu pula ditinjau kembali dari sisi proses bisnis dan perencanaan, khususnya management procurement, dan logistik di PLN. "Intinya duduk bersama bergotong royong mencari solusi jangka panjang," ungkap dia.
Arsjad mengatakan, Kadin Indonesia sebagai mitra setara dan strategis pemerintah senantiasa mendukung kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Kadin Indonesia juga berharap adanya konsistensi kebijakan untuk solusi jangka panjang demi menjaga reputasi Indonesia secara internasional.
"Karena itu, kami juga berharap agar pemerintah khususnya kementerian yang terkait, bersama pelaku usaha mencari solusi terbaik mengenai masalah LNG serta minyak goreng untuk melakukan diskusi bersama layaknya rekomendasi kami akan batubara," tuturnya.
