EKBIS.CO, PENAJAM PASER UTARA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pembangunan ibu kota negara (IKN) menjadi salah satu faktor yang mendominasi dalam merancang serta mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Kendati demikian, Ia menekankan desain APBN 2022 tetap akan memprioritaskan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, sesuai arahan Presiden.
"APBN perlu dijaga untuk memenuhi kebutuhan negara, yaitu penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, dan mengantisipasi gejolak global. Namun ada prioritas nasional seperti pembangunan IKN," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Penandatanganan Penanda Aset SBSN Jembatan Pulau Balang di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (6/1).
Maka dari itu, antisipasi pembiayaan pembangunan IKN terus dilakukan, terutama jika Undang-Undang (UU) IKN sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga secara otomatis akan dimulai tahapan untuk pelaksanaan pembangunan IKN. Bendahara Negara tersebut menjelaskan perencanaan dan rancangan IKN akan berada dalam koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga diharapkan desain dan rancangan dilakukan sebijaksana mungkin. Namun, tidak mengorbankan kepantasan, estetika, dan harapan bahwa IKN akan menjadi pusat bagi kegiatan ekonomi, budaya, sosial dan politik yang baik, serta tentu untuk bisa menjadi simbol bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia ke depan.
Sementara itu, antisipasi pembiayaan pembangunan IKN akan menjadi tugas Kementerian Keuangan, sehingga harus dilihat pula kapasitas APBN. "APBN selama dua tahun ini fokusnya adalah kepada Covid-19 dan penanganan dampak dari pandemi, termasuk berbagai bantuan sosial dan ekonomi," tuturnya.
Namun, Ia melanjutkan, dalam pemulihan ekonomi pihaknya juga tetap bisa mengalokasikan sebagian dari anggaran. Karena, seperti tahun 2021 akselerasi belanja modal cukup tinggi, sehingga belanja modal tahun 2022 pun bisa diarahkan untuk pembangunan terutama infrastruktur yang akan menjadi titik mula pembangunan IKN.
Sedangkan untuk kebutuhan tahun 2023-2024, akan disesuaikan dengan desain APBN yang menyeimbangkan kebutuhan untuk tetap mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi, dengan harapan Covid-19 semakin terjaga, serta pemulihan ekonomi dan konsolidasi APBN. "Untuk tahun 2024, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan pelaksanaan pemilu. Jadi seluruhnya diseimbangkan sehingga Insya Allah kami bisa mendukungnya," tutup Sri Mulyani.
