Sementara itu, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) sejak rencana kebijakan subsidi minyak goreng bergulir, telah meminta produk minyak goreng yang disubsidi pemerintah wajib dilabeli khusus.
Selain itu, pedagang pasar maupun toko yang menyediakan minyak subsidi juga perlu dilabeli. Hal itu demi menghindari penyalahgunaan produk bersubsidi sekaligus harga konsumen dapat menerima harga sesuai ketentuan pemerintah.
"Kita berharap siapapun itu, pedagang di pasar tradisional atau ritel modern dipasang label harga. Supaya masyarakat tidak terkecoh," kata Wakil Ketua Umum APPSI, Ngadiran.
Ngadiran menuturkan, mereka yang diberi izin untuk memperdagangkan minyak goreng subsidi juga harus dalam pengawasan. Baik oleh Kementerian Perdagangan, dinas daerah, serta perangkat masing-masing daerah.
"Stok barang itu harus termonitor, apakah barang masih ada, habis, atau pura-pura habis. Yakinkan masyarakat bisa mendapatkannya," kata dia.
Pihaknya pun sekaligus meminta agar APPSI dilibatkan untuk ikut mengawal pendistribusian minyak goreng subsidi. Ngadiran memastikan APSSI siap membantu pemerintah untuk menjalankan program tersebut.
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi sebelumnya memastikan minyak goreng satu harga akan disalurkan ke pasar-pasar tradisional. Saat ini, Kemendag masih memberikan waktu selama sepekan sejak penetapan minyak goreng kemasan satu harga pada Rabu, 19 Januari 2022, baik kemasan plastik maupun kemasan jeriken.
"Penyediaan minyak goreng kemasan melalui ritel merupakan tahap awal, selanjutnya kami akan memastikan minyak goreng kemasan Rp 14.000 per liter tersedia di pasar tradisional di seluruh Indonesia," kata Lutfi.
