EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung pilot project dekarbonisasi BUMN yang dipimpin induk holding jasa survei atau ID Survey, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI. Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan, hal ini merupakan komitmen BUMN dalam mendukung kebijakan pemerintah mencapai net zero emission pada 2060 dan pengurangan emisi gas rumah kaca berbasis National Determined Contribution (NDC) hingga 29 persen pada 2030.
"Pilot project pertukaran karbon BUMN ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat untuk pembangunan pasar karbon dengan scope yang lebih luas di Indonesia," ujar Pahala dalam forum group discussion (FGD) bertajuk "Telaah Ekosistem Perdagangan Karbon di Indonesia: Diskusi Keberhasilan Penentuan CAP Sektoral" di Jakarta, Kamis (17/2).
Pahala menyebut, upaya dekarbonisasi memerlukan masukan dan dukungan dari kementerian, lembaga lain seperti Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, KLHK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM. Menurut Pahala, kolaborasi antara BUMN dengan kementerian dan lembaga lain diharapkan membuat mekanisme pasar karbon BUMN dapat selaras dengan ketentuan desain pasar karbon nasional dan terintegrasi dengan Sistem Registri Nasional (SRN) KLHK.
"Kami dan BUMN berharap bisa mendapatkan masukan dari kementerian atau lembaga, khususnya KLHK dan Kementerian ESDM serta dari swasta mengenai regulasi dan informasi dalam penentuan CAP sektoral tersebut," ucap Pahala.
Direktur Utama BKI Rudiyanto mengatakan, upaya dekarbonisasi telah dimulai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara BKI dengan delapan BUMN. Rudiyanto juga berharap dukungan dari lintas kementerian dan lembaga, swasta, praktisi, dan Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID).
"Kita dapat gotong royong saling mendukung dan mengakselerasi program pemerintah guna terbentuknya ekosistem ekonomi hijau di BUMN secara khusus dan Indonesia secara umum dalam menuju target nol karbon pada 2060," ujar Rudiyanto.
Rudiyanto mengatakan, diskusi ini dapat menjadi gambaran bagaimana CAP (nilai batas atas) emisi karbon ditetapkan. Sehingga, setelah CAP ditetapkan diharapkan bisa mendukung adanya sebuah kegiatan dalam mekanisme dan ekosistem perdagangan karbon.
"Kami berharap dengan terlaksananya FGD ini dapat memberikan gambaran secara holistik dan teknik terkait dengan penentuan CAP sektoral," kata Rudiyanto.
