Jumat 18 Feb 2022 12:40 WIB

Kepemilikan Rumah Layak Huni Semakin Dipermudah

Pemerintah menganggarkan Rp 5,1 triliun untuk program pembangunan rumah bersubsidi.

Rep: Novita Intan/ Red: Nidia Zuraya
Pekerja berjalan di proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/2/2022). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memacu penyaluran Kredit Pembiayaan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP). dan mencatat penyaluran baru KPR Sejahtera mencapai 13.192 unit per Januari 2022, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 2.302 unit.
Foto:

Jemput bola

Sebagai bank pelopor pembiayaan kredit rumah di Tanah Air, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berupaya melakukan ‘jemput bola’ untuk memberikan pelayanan dan mendukung pembiayaan sektor perumahan. 

Direktur BTN Haru Koesmahargyo mengatakan perseroan siap memenuhi permintaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan kapasitas penyaluran KPR subsidi hingga 250 ribu per tahun. Tercatat per 10 Desember 1976 sampai September 2021, perseroan telah merealisasikan kredit kepada 4,9 juta unit di Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 3,5 juta unit diantaranya KPR subsidi.

Untuk mendorong pembiayaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun ini, perseroan menyiapkan hampir empat ribu jaringan kantor dan 11.000 sumber daya manusia yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan juga memiliki ekosistem digital dalam penyaluran KPR yang memangkas proses kredit menjadi hanya lima hari.

Selain itu, perseroan juga berupaya mendongkrak dana murah, sehingga dapat memberikan bunga yang lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami juga terus bersinergi untuk mendukung terciptanya ekosistem perumahan di Indonesia yang dapat mengakselerasi pemenuhan kebutuhan hunian, terutama masa pandemi ini,” ujarnya saat Focus Group Discussion Kelangsungan Hidup Rumah bagi MBR Tahun 2022 di Bandung (25/10/2021).

Menurutnya perseroan juga mendukung pemenuhan rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah melalui program bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT). Perseroan pun merancang skema baru KPR Subsidi BP2BT yang menawarkan masa fixed rate hingga 10 tahun, dari sebelumnya hanya dua tahun. 

Dengan skema tersebut, masyarakat kelas menengah ke bawah dapat memiliki rumah dengan nilai cicilan yang lebih murah. “Sepanjang 2021, BTN telah merealisasikan sebanyak 2.250 unit KPR BP2BT. Kami berupaya menghadirkan fasilitas KPR subsidi yang sesuai dengan profil kalangan masyarakat menengah ke bawah, sehingga mereka dapat segera menikmati hunian yang nyaman dan aman terutama masa pandemi ini," tuturnya.

KPR BP2BT BTN merupakan produk pembiayaan pemilikan rumah racikan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan BTN. Adapun skema ini memberi bantuan uang muka hingga Rp 40 juta dan fasilitas kredit dengan tenor hingga 20 tahun.

BTN juga berinovasi dengan menawarkan skema fixed rate pada fitur Graduated Payment Mortgage (GPM) yang menawarkan keringanan angsuran berjenjang. Ada dua skema yang ditawarkan yaitu keringanan angsuran berjenjang dengan fixed rate 9,5 persen selama lima tahun dan fixed rate 10 persen selama 10 tahun.

Haru menjelaskan bantuan uang muka dan skema fixed rate tersebut, angsuran lima atau 10 tahun pertama akan lebih murah. Kenaikan nilai cicilan setelah melewati masa fixed rate pun, akan meningkat dengan angsuran yang masih mampu dibayar oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Fasilitas KPR Subsidi BP2BT bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memiliki hunian baik rumah tapak maupun yang dibangun secara swadaya. Adapun batas harga rumah yang bisa menggunakan fasilitas tersebut akan bergantung zona lokasi yang ditetapkan Kementerian PUPR. 

Rumah tapak mulai dari Rp 150 juta hingga Rp 219 juta. Kemudian rumah susun mulai Rp 288 juta hingga Rp 385 juta. Lalu, rumah yang dibangun secara swadaya berkisar Rp 120 juta hingga Rp 155 juta.

Sesuai aturan yang ditetapkan Kementerian PUPR, masyarakat yang bisa mengakses skema KPR BP2BT merupakan mereka yang belum memiliki rumah dan belum pernah mendapatkan subsidi atau bantuan perumahan dari pemerintah. Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa mengakses KPR tersebut wajib memiliki rekening tabungan selama minimal tiga bulan.

Kemudian, ada batasan penghasilan yang ditetapkan untuk dapat menikmati fasilitas KPR tersebut, baik sendiri maupun bersama pasangan. PUPR mengatur nilai penghasilan itu sesuai dengan zona wilayah yaitu penghasilan maksimal Rp 6 juta dan Rp 8,5 juta di wilayah Papua dan Papua Barat.  

Salah satu bank penyalur subsidi rumah terbanyak, perseroan juga telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP lebih dari Rp 17 triliun kepada lebih dari 117 ribu unit rumah sepanjang 2021. 

Direktur Consumer & Commercial Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan pada tahun ini perseroan siap menyalurkan KPR FLPP 200 ribu unit. Pada Januari 2022, perseroan telah menyalurkan 13.192 unit atau lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebanyak 2.302 unit.

“BTN semakin siap karena banyak improvement dari business process, misalnya sentralisasi lending process, commercial banking center, aplikasi KPR online kami semakin mantap yaitu BTN Properti, inovasi produk serta program KPR kami juga semakin menarik,” ucapnya.

Selain strategi tersebut, menurutnya, perseroan gencar berkolaborasi dengan developer untuk menciptakan sinergi pemasaran dengan mempertemukan supply dan demand melalui media marketing bersama ke berbagai instansi serta melakukan pemasaran kepada instansi yang memiliki potensi penyaluran pembiayaan perumahan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement