EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia terus mendorong kerja sama internasional untuk perencanaan pembangunan nasional, salah satunya melalui Reverse Linkage di bidang industri halal. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia harus berperan penting dalam pasar halal global.

"Oleh karena itu, diperlukan perbaikan iklim yang mendukung pengelolaan sistem halal dari dalam, termasuk melalui digitalisasi,” ujarnya dalam Peluncuran Kerja Sama Reverse Linkage “Digital Halal Ecosystem Development” yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas bersama Universitas Brawijaya, Islamic Development Bank (IsDB), dan Serunai Commerce Malaysia, Senin (28/3/2022).

Langkah tersebut searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Yakni memperkuat kerja sama pembangunan internasional, meliputi perdagangan dan investasi, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk partisipasi sektor swasta.

Di Indonesia, pengembangan industri produk halal menjadi salah satu strategi peningkatan nilai tambah ekonomi, penyerapan tenaga kerja, investasi, dan industrialisasi. Sebagai negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, Indonesia harus mengoptimalkan peluang di pasar halal.

Selain di industri halal, program Reverse Linkage telah mendukung pembangunan di Indonesia dengan meningkatkan kapasitas pusat sumber daya melalui berbagi pengetahuan hingga berdampak untuk kerja sama ekonomi. Kerja sama dengan IsDB dalam program Reverse Linkage sendiri telah berjalan sejak 2014.

“Beberapa praktik terbaik ditunjukkan dalam kerja sama inseminasi buatan sapi, ekspor 42.750 dosis semen beku untuk sapi ke Kirgiztan dan delapan negara lainnya, serta pengembangan vaksin halal dengan Maroko, Tunisia, dan Senegal,” kata Suharso.

Reverse Linkage adalah kerja sama pembangunan antar negara anggota IsDB yang memiliki kemampuan dalam menyediakan keahlian teruji, pengetahuan, teknologi, dan best practices yang berorientasi pada hasil untuk akselerasi pembangunan ekonomi dan sosial. Reverse Linkage juga mendorong keterlibatan sektor swasta dengan pendekatan kemitraan multi-stakeholders untuk mencapai Agenda 2030, sejalan dengan Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, sesuai amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals.