EKBIS.CO, JAKARTA--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merealisasikan anggaran belanjanya khusus produk lokal sebesar Rp 80,48 triliun per 25 Mei 2022. Adapun realisasi ini menunjukkan komitmen penuh terhadap program gerakan nasional (Gernas) bangga buatan Indonesia (BBI).
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Moh Zainal Fatah mengatakan alokasi anggaran yang digelontorkan tersebut, diambil dari total pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2022 sekitar Rp 100,5 triliun.
“Sebagai salah satu kementerian yang memiliki anggaran besar pembangunan infrastruktur, kami berkomitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi produk lokal pada 2022,” ujarnya saat webinar pembukaan Business Matching Tahap III Membuka Peran Rantai Pasok Dalam Negeri Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), Senin (30/5/2022).
Menurutnya produk lokal mampu meningkatkan pergerakan ekonomi hingga kesejahteraan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berdampak positif terhadap ketahanan perekonomian Indonesia.
“Setiap sen anggaran yang dialokasi pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat dan berdampak para perekonomian Indonesia,” ucapnya.
Zainal menyebut pihaknya akan melakukan pengawasan yang ketat untuk mengoptimalkan penyerapan alokasi anggaran pelaku UMKM tersebut. Pada setiap unit kerja yang berada di lingkungan kerjanya dapat menggunakan produk lokal dalam melakukan pelayanan kepada publik. “Melalui platform e-monitoring, setiap satuan kerja PUPR dipantau secara mendetail berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri. Jadi, pengadaan barang dan jasa dapat dipastikan menggunakan produk lokal,” ucapnya.
Menurutnya besar potensinya terhadap perekonomian dalam negeri, maka Kementerian PUPR mengajak kepada para seluruh pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dapat menggelontorkan anggaran bagi produk dalam negeri. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, yakni mengalokasi anggaran sebanyak 40 persen dari anggaran yang dimiliki untuk disalurkan kepada produk UMKM.
