Selasa 14 Jun 2022 12:52 WIB

Jokowi Minta BPKP Kawal Program Belanja Produk Lokal

Jokowi juga ingin agar pemerintah daerah segera memiliki e-katalog lokal.

Rep: Dessy Suciati Saputri / Red: Nidia Zuraya
Joko Widodo
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Joko Widodo

EKBIS.CO,  JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal program pemerintah terkait belanja produk dalam negeri. Ia menyampaikan, belanja pemerintah baik pusat maupun daerah harus mampu menciptakan nilai tambah pada negara dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Oleh sebab itu, saya minta APIP, BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil,” ujar Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca Juga

Ia menyebut, belanja negara harus efisien. Ia tak ingin APBN sebesar Rp 2.714 triliun dan APBD yang sebesar Rp 1.197 triliun hanya digunakan untuk belanja produk-produk impor. Dengan membelanjakan produk-produk dalam negeri, maka juga akan meningkatkan lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

Jokowi mengaku tahu banyak kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah yang tidak ingin membeli produk dalam negeri dengan berbagai alasan. Seperti tak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, kurangnya kualitas produk, dan lain-lain.

“Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pintar-pintar tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN lho, ini uang APBD lho, belinya produk impor,” kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi juga ingin agar pemerintah daerah segera memiliki e-katalog lokal. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 123 pemerintah daerah sudah memiliki e-katalog. Ia pun meminta BPKP agar betul-betul mengawal seluruh daerah lainnya agar memiliki e-katalog.

Jokowi juga menginstruksikan agar BPKP terus mengawal kepatuhan kementerian/lembaga, pemda, BUMN dan BUMD untuk memenuhi komitmen target belanja produk dalam negeri. Ia bahkan meminta agar memberi sanksi yang tegas.

“Kalau yang saya hitung komitmen kita sudah Rp 839 triliun tapi mungkin diverifikasi lagi oleh BPKP menjadi Rp 720 (triliun) udah gede sekali, tapi ini kan komitmen, yang sulit itu merealisasikan. Itu tugasnya bapak ibu mengawal ini,” kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement