Kamis 16 Jun 2022 00:45 WIB

Menteri Bahlil Perintahkan Tutup Tambang Emas Ilegal di Manokwari dan Pegaf

Pemprov Papua Barat akan segera membentuk satuan tugas penanganan tambang emas.

Red: Nidia Zuraya
Alat berat terparkir di area tambang emas ilegal (ilustrasi).
Foto: ANTARA/Syifa Yulinnas
Alat berat terparkir di area tambang emas ilegal (ilustrasi).

EKBIS.CO,  MANOKWARI -- Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memerintahkan penutupan tambang emas ilegal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Papua Barat. Hal itu dikemukakan Bahlil usai menggelar rapat koordinasi terbatas Satgas Investasi dengan Penjabat Gubernur Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari, Bupati Manokwari, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak di Manokwari, Rabu (15/6/2022).

"Informasi yang kami terima dari masyarakat dan juga Bupati Manokwari dan Pegaf, terjadi penambangan ilegal di wilayah mereka. Kita serahkan kepada Gubernur untuk segera melakukan langkah komprehensif mengingat tambang tersebut tidak memiliki izin dan berada dalam wilayah hutan konservasi," kata Bahlil.

Baca Juga

Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, katanya, penutupan lokasi tambang emas ilegal di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak akan dilakukan dalam waktu secepatnya. Penutupan lokasi tambang emas ilegal itu dipimpin langsung Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

"Kami sepakat untuk menutup lokasi tambang emas ilegal itu dengan tindakan tegas dan terukur. Sementara untuk langkah-langkah konkretnya kami serahkan kepada Gubernur," jelasnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyatakan akan segera membentuk satuan tugas penanganan tambang emas di wilayah Manokwari dan Pegunungan Arfak."Kita akan membahas cepat, menyiapkan konsep untuk menyiapkan langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Satgas akan dibentuk dan dikomandoi dua bupati," kata Waterpauw.

Purnawirawan Polri berpangkat Komisaris Jenderal Polisi itu berharap Satgas yang akan dibentuk nantinya dapat menginisiasi pertemuan dengan para pemilik hal ulayat di lokasi penambangan.Selain itu juga melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas alat berat di lokasi penambangan.

"Tindakan tegas terutama terkait dengan masuknya alat-alat berat di wilayah penambangan rakyat karena itu dilarang," ujarnya.

Waterpauw mengimbau para pemilik hak ulayat atas lahan lokasi tambang agar mempertimbangkan secara matang untuk memberikan arealnya guna dijadikan lokasi penambangan ilegal, mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan akan sangat berbahaya bagi warga yang tinggal di wilayah tersebut.Aktivitas penambangan ilegal yang masih beroperasi aktif hingga saat ini berada di Wilayah Wasirawi Kabupaten Manokwari dan Minyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement