EKBIS.CO, JAKARTA -- Perekonomian digital terus didorong untuk meningkatkan pelayanan publik. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengatakan dana APBN digunakan dalam transformasi digital tidak hanya pemerintah tapi juga penduduknya.
"Transformasi digital di pemerintahan dan pelayanan masyarakat terus dilakukan dengan memperkuat infrastrukturnya," kata dia dalam Leader's Talk FEKDI 2022, Senin (11/7/2022).
Menurutnya, ada 84 ribu desa dan kabupaten dengan lebih dari 250 ribu sekolah dan 10 ribu puskesmas yang banyak diantaranya belum terkoneksi digital. Sri Mulyani mendorong agar lebih banyak program government to public (G2P) setelah sebelumnya sukses dengan kartu prakerja.
Dana pemerintah untuk mendigitalisasi pelayanan dasar masyarakat fokus pada pendidikan dan kesehatan. Saat ini, dana-dana tersebut langsung tersalurkan tanpa melalui pemerintah daerah, melainkan ke masing-masing tujuan sekolah maupun puskesmas.
"Saat ini setiap sekolah dan puskesmas punya rekening masing-masing, dana-dana operasional seperti BOS itu langsung tanpa melalui banyak birokrasi," kata Sri.
Ia mendorong simplifikasi tersebut dengan digital termasuk dalam birokrasi pemerintahan. Sri menyebut saat ini terlalu banyak aplikasi baik di kementerian dan lembaga, yang masing-masing juga memiliki database masing-masing.
Hal ini menimbulkan inefisiensi dari sisi biaya dan juga manfaat. Sehingga, ia mendorong superapp yang menjadi tugas dari Kemenkominfo untuk mengintegrasikan seluruh data pemerintahan agar tercipta efisiensi.
Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnny G Plate mengatakan infrastruktur digital terus didorong baik melalui pembangunan fiber optik maupun satelit. Sambungan fiber optik di Indonesia saat ini telah mencapai hampir 360 ribu kilometer (km) di darat dan bawah laut.
Kemenkominfo juga mendorong konektivitas melalui satelit yang akan meningkatkan kapasitas pelayanan publik. Menurutnya, ada dua satelit yang akan diluncurkan segera untuk menjadi tulang punggung jaringan sarana layanan masyarakat.
"Kita harapkan nanti akhir 2023 dan awal 2024 Indonesia punya satelit yang akan melayani public point," katanya.
Ia menyebut satelit Satria 1 akan melayani sekitar 150 ribu titik layanan publik dari 1,5 juta titik layanan publik yang ada. Selain itu juga melayani itu 93 ribu sekolah, fasilitas kesehatan, kantor desa dan lainnya yang belum ada akses internet.
