REPUBLIKA.CO.ID KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia melakukan berbagai upaya guna mengendalikan harga barang pokok dan jasa sebagai langkah untuk menghindari hiperinflasi. Wakil Menteri Keuangan I Malaysia Mohd Shahar Abdullah dalam sesi tanya jawab Rapat Dewan Negara yang diikuti secara daring di Kuala Lumpur, Senin (8/8/2022), mengatakan laju inflasi Malaysia pada Juni 2022 tercatat 3,4 persen.

Inflasi didorong oleh makanan dan minuman non-alkohol 6,1 persen, transportasi 5,4 persen, dan restoran serta hotel lima persen. Ia mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengendalikan kenakan harga barang pokok dan jasa, termasuk pengendalian harga pada barang dan jasa tertentu. Khususnya melalui pemberian subsidi BBM dan harga pangan tertentu serta potongan harga listrik untuk konsumen dalam negeri.

Langkah tersebut telah membantu memastikan tingkat inflasi di Malaysia untuk Juni 2022 pada tingkat yang moderat dibandingkan dengan negara lain. Menurut Mohd Shahar, langkah itu selanjutnya dapat menghindari hiperinflasi, yaitu ketika tingkat inflasi tetap pada tingkat yang sangat tinggi dari satu bulan ke bulan berikutnya sehingga dapat mengikis nilai mata uang suatu negara.

Selain itu, ia mengatakan Pemerintah Malaysia juga memastikan kebijakan fiskal dan moneter saat ini tetap akomodatif dalam memastikan inflasi negara tersebut pada tingkat yang terkendali. Ia menuturkan tekanan inflasi tahun 2022 merupakan fenomena global seiring dengan harga minyak mentah Brent yang bertahan di atas 100 dolar AS atau sekitar Rp 1.480.885 per barel sejak akhir Maret 2022.

Terputusnya rantai pasokan dunia yang berimbas pada pasokan pupuk dan pakan ternak juga telah meningkatkan harga pangan secara tajam. "Sebagai perekonomian terbuka, Malaysia tidak luput dari tekanan inflasi global," ujar dia.

Dengan alasan tersebut, Mohd Shahar mengatakan kenaikan harga barang terutama barang jadi dan setengah jadi impor sulit dihindari sepenuhnya sampai tekanan dari faktor eksternal tersebut stabil. Inflasi pada bulan yang sama di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris mencapai sembilan persen. Sedangkan negara-negara di kawasan regional seperti Thailand melebihi angka tujuh persen, Singapura dan Filipina melebihi enam persen.