Menurutnya kenaikan harga pertalite juga akan meringankan beban APBN, tapi sisi yang lain pemerintah wajib meningkatkan dana belanja sosial sebagai kompensasi kepada orang miskin dan rentan miskin atas naiknya harga bbm subsidi.
“Jadi ini ibarat hemat kantong kanan, tapi keluar dana lebih besar kantong kiri,” ucapnya.
Maka itu, Bhima menyarankan hal lain dibandingkan menaikkan harga BBM jenis subsidi. Pertama, perketat pengawasan solar subsidi khusus kendaraan angkutan di perusahaan pertambangan dan perkebunan skala besar.
“Selama ini tingkat kebocoran solar masih terjadi, dan lebih mudah mengawasi distribusi solar dibandingkan pengawasan BBM khusus kendaraan pribadi karena jumlah angkutan jauh lebih sedikit dibanding mobil pribadi. Penghematan dari pengawasan distribusi solar subsidi cukup membantu penghematan anggaran,” ucapnya.
Kedua, dorong pembangunan jargas untuk menggantikan ketergantungan terhadap impor LPG 3 kilogram. Jaringan gas juga bermanfaat untuk mempersempit celah subsidi ke rumah tangga mampu.
Ketiga, menunda proyek infrastruktur dan alokasikan dana untuk menambah alokasi subsidi energi. Keempat, mengalihkan sebagian dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) khusus subsidi energi.
“Terakhir, penghematan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk transfer ke daerah masih bisa dilakukan. Pemerintah juga dibekali dengan UU darurat keuangan dimana pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPR. Jadi lebih cepat dilakukan perombakan ulang APBN semakin baik,” ucapnya.
