EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (NFA) resmi membuka kembali keran impor beras sebanyak dua juta ton dan akan direalisasikan 500 ribu ton untuk tahap pertama dengan segera. Pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan, kebijakan itu menjadi keputusan yang pahit dan sulit diambil pemerintah karena cukup dilematis.
"Ini karena izin impor justru diberikan saat panen raya, izin impor dikeluarkan saat panen raya amat jarang terjadi. Sebab, saat panen raya biasanya pasokan gabah dan beras melimpah dan harga turun," kata Khudori melalui pernyataan tertulisnya kepada Republika, Senin (27/3/2023).
Khudori mengatakan, di satu sisi, saat ini petani tengah menikmati harga gabah tinggi dari biasanya yang mengalami tekanan harga saat panen raya. Kondisi itu tentu ini menguntungkan petani.
Namun di sisi lain, lantaran harga yang tinggi, Bulog kesulitan melakukan penyerapan. Tercatat sampai dengan 24 Maret 2023, realisasi penyerapan Bulog baru mencapai 48.513 ton beras, amat kecil.
Sementara tahun ini, Bulog ditargetkan menyerap beras petani domestik sebesar 2,4 juta ton. Sebanyak 1,2 juta ton di antaranya akan menjadi stok akhir tahun. Dari target itu, 70 persen di antaranya diharapkan bisa diserap kala panen raya sampai Mei nanti.
"Menimbang kondisi di lapangan, target itu hampir bisa dipastikan sulit dipenuhi. Termasuk target menyerap 70 persen dari 2,4 juta ton beras saat panen raya. Sementara, peluang terbaik bagi pengadaan Bulog yang di panen raya. Jadi kalau penyerapan saat panen raya terlewat atau tidak tercapai, target hampir dipastikan tak tercapai," kata dia.
Hingga pekan lalu, total jumlah CBP yang terdapat di gudang Bulog hanya 280 ribu ton. Khudor menilai jumlah ini amat kecil. Sedangkan di waktu bersamaan, mulai Maret hingga Mei Bulog harus menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras untuk 21,35 juta keluarga kurang mampu yang diperkirakan total kebutuhan beras mencapai 640 ribu ton.
"Kalau mengandalkan penyerapan atau pengadaan dari dalam negeri mustahil beras sebesar itu bisa disediakan lewat mekanisme pembelian yang ada," kata Khudori.
Ia menekankan, ke depan diperlukan ada upaya-upaya yang serius untuk menggenjot produksi dan produktivitas. Khudori pun mencatat realisasi produksi dari 2018 hingga 2022 terus menurun.
"Tahun ini, tantangan produksi diperkirakan jauh lebih sulit ketimbang tahun lalu yang masih mengalami La Nina. Tahun ini, mulai April akan terjadi El Nino, yang jika merujuk pengalaman biasanya produksi turun," ujarnya.
Badan Pangan Nasional (NFA) kembali menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor dua juta ton beras hingga akhir tahun ini. Bulog diminta untuk mendatangkan sebanyak 500 ribu ton tahap pertama secepatnya. Impor beras tersebut dikhususkan untuk menambah cadangan beras pemerintah (CBP).
Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Kepala Badan Pangan Nasional tentang Penugasan Pengadaan CBP dari Luar Negeri pada Jumat tanggal 24 Maret 2023.
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi saat dikonfirmasi usai melakukan pengecekan stok pangan di Super Indo Depok Town Center, Senin (27/3/2023) mengatakan, pemerintah akan menempuh berbagai cara demi mengamankan pasokan beras di dalam negeri.
"Pemerintah akan melakukan apapun untuk 270 juta masyarakat yang itu harus makan. Badan Pangan tentunya menyampaikan kondisi riil di lapangan," tegas Arief.
Lebih lanjut, Arief menuturkan, ihwal keputusan importasi, Badan Pangan telah melakukan kalkulasi persediaan beras di tengah masyarakat dan Kementerian Perdagangan akan menerbitkan izin impor.
