EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta tambahan anggaran untuk 2024 sebesar Rp 1,511 triliun yang akan digunakan untuk memperluas program di kementerian yang dipimpinnya.
"Dalam kesempatan ini kami tetap berencana mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun lebih," kata Teten saat Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Teten menjelaskan, berdasarkan rencana program dan anggaran KemenKop UKM untuk 2024, dibutuhkan dana sebanyak Rp 3 triliun untuk menjalankan berbagai program pengembangan koperasi dan UKM. Namun, Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas memutuskan untuk hanya memberikan pagu indikatif KemenKop UKM 2024 sebesar Rp 1,49 triliun. Pagu tersebut, lanjutnya, hanya mengalami kenaikan sebesar 1,06 persen dibandingkan tahun lalu yang berjumlah Rp 1,4 triliun.
"Kami mengajukan usulan awal pagu anggaran 2024 sebesar Rp 3 triliun. Selanjutnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas telah ditetapkan bahwa pagu indikatif Kementerian Koperasi dan UKM 2024 adalah senilai Rp 1,49 triliun," ucapnya.
Meski tidak yakin akan disetujui, Teten tetap mencoba mengajukan tambahan anggaran tersebut kepada anggota Komisi VI yang hadir dalam rapat kerja. "Saya tidak terlalu yakin ini akan dipenuhi tapi kita coba usulkan karena seperti yang disampaikan Bapak Ibu, mestinya banyak program yang harus diperluas," kata dia.
Mendengar penjelasan Teten, anggota Komisi VI yang hadir sepakat untuk menyetujui usulan tambahan anggaran KemenKop UKM. Komisi VI pun tak lupa meminta agar KemenKop UKM meningkatkan pengawasan dan penanganan koperasi-koperasi bermasalah guna memperbaiki citra koperasi di tengah masyarakat dan terbentuknya industri keuangan koperasi yang sehat, efisien, kuat dan mandiri.
"Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk menciptakan eksosistem industri usaha simpan pinjam koperasi sebagai bagian integral dari industri keuangan nasional dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat akar rumput," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat membacakan kesimpulan rapat.
