Jokowi juga menyinggung soal anggaran pembangunan balai di suatu daerah yang sebesar Rp 1 miliar. Seharusnya dari total anggaran itu, sebanyak Rp 900 juta digunakan untuk pembangunan balai. Namun, setelah ia cek detail, sebanyak 80 persen dari total anggaran pembangunan digunakan untuk honor, rapat, dan perjalanan dinas.

“Ini sudah nggak bisa lagi bapak ibu sekalian,” kata dia.

Begitu juga dengan anggaran pengentasan kemiskinan di daerah. Jokowi menyebut hanya satu persen dari total dana yang dianggarkan pemerintah daerah yang digunakan secara konkret untuk program pengentasan kemiskinan.

Karena itu, Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan, pengawalan, dan pengarahan baik kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam menggunakan anggarannya. Sehingga penggunaan anggaran bisa lebih produktif dan memberikan hasil yang optimal.

“Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80 (persen)-nya yang untuk konkret, 20 (persen)-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif. Karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Jokowi.