Menurut Emil, karena di Bandung banyak cekungan dan banyak juga warga yang tinggal di bukit-bukit maka salah satu solusinya adalah cable car. "Dan Insya Allah, satu, dua dari gagasan ini akan kami presentasikan di akhir bulan kepada Pak Presiden dimana yang paling mudah akan kami eksekusi sehingga pada masa Presiden Jokowi ada satu, dua transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak," kata Emil.
Emil menyebut setidaknya perlu lebih dari Rp 100 triliun agar 50 persen masyarakat di Cekungan Bandung dapat menaiki transportasi publik dari yang tadinya saat ini hanya 13 persen warga.
"Cost-nya memang tidak murah tetapi harus dilakukan, karena makin ditunda maka harganya akan makin mahal seperti halnya MRT sekarang yang harganya berbeda dengan MRT pertama di Jakarta dan saya kira itu," ungkap Emil.
Untuk jalur BRT sendiri, Emil menyebut akan dirilis dalam 2-3 bulan untuk jalur pertama dan jalur kedua. "Kita bisa bikin tiga lantai tanpa melakukan pembebasan lahan. Jadi ada jalur pejalan kaki, ada LRT jarak dekat, itu bisa dieksekusi dengan cepat, butuh keputusan teknis saja. Jadi saya kira paling cepat dua tadi BRT, 'cable car', ketiga LRT di atas jalur kereta api (kolonial)," ungkap Emil.
Untuk sumber anggaran, Budi Karya mengatakan anggaran merupakan kombinasi dari pemerintah pusat dan daerah maupun swasta.
"Nah, saya pikir di Bandung ini kalau kita 'cable car' dari titik keramaian ke titik keramaian mungkin menarik. Jadi mungkin sebagian ada dari pemerintah, sebagian dari KPPU agar merangsang swasta untuk membangun. Jadi titik keramaian pasti mereka yang punya ini senang sekali apabila bisa dimanfaatkan jadi ini akan dicampurkan dari KPPU dan APBN dan itu menjadi solusi," kata Budi.
Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang selanjutnya disebut dengan BP Cekungan Bandung aktif bekerja sejak Bulan September 2021 untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi program-program perencanaan yang ada di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
