EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersendat meski sudah ada aturan kredit tanpa agunan sampai Rp 100 juta. Disebutkan, realisasi KUR sekitar Rp 149,9 triliun per 30 Agustus 2023, sementara target penyaluran tahun ini mencapai Rp 460 triliun.
Ia pun mengusulkan agar ke depannya penyaluran KUR menggunakan credit scoring atau penilaian kredit. Di beberapa negara, kata dia, pembiayaan berdasarkan credit scoring sudah diterapkan.
"Rata-rata UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) tidak punya aset. Jadi kalau dimintakan aset untuk kolateral (jaminan) pasti tidak bisa," ujar Teten dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR yang dipantau Republika, Senin (4/9/2023).
Dirinya menambahkan, penyaluran kredit menggunakan credit scoring lebih aman dibandingkan aset. Itu karena, kata dia, nilai aset bisa dimanipulasi sedangkan credit scoring sulit dimanipulasi karena berupa data transaksi dengan pembeli, pemasok, pihak pajak, dan lain sebagainya.
Penggunaan credit scoring dalam penyaluran pembiayaan, lanjut Teten, sesuai pula dengan amanat Presiden Joko Widodo. "Sesuai arahan presiden di agenda HIPMI, harus terus diupayakan bagaimana penerapan KUR tidak lagi pakai kolateral berupa aset, tetapi berupa credit score dan menurut saya ini jadi lebih aman untuk bank," tuturnya.
Langkah tersebut menurutnya dapat menjadi solusi bagi UMKM. Itu karena, ujar Teten, selama ini masalah utama UMKM yakni pembiayaan.
Padahal, sambung dia, pembiayaan diperlukan pelaku usaha supaya bisa naik kelas sekaligus dapat menyediakan lapangan pekerjaan berkualitas. Diungkapkan, sekitar 97 persen lapangan pekerjaan di Tanah Air ada di sektor mikro.
"Bagaimana mereka bisa naik kelas kalau mereka tidak bisa mengambil pembiayaan terutama untuk modal investasi," tegas Teten.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar KUR bisa dilakukan tanpa agunan alias jaminan. Hal ini disampaikannya dalam rapat Kerja Nasional HIPMI ke-XVII beberapa waktu lalu.
"Saya masih mendorong terus kepada menteri, kepada OJK, kepada BI agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan," kata Jokowi.
