EKBIS.CO, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya bersama Perum Bulog terus melakukan stabilisasi harga beras. Arief menyampaikan Perum Bulog saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,52 juta ton.
"Mengenai stabilisasi khususnya beras, hari ini Bulog punya secured stok 1,52 juta ton, tinggal kita gelontorkan," ujar Arief saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Arief memastikan stok tersebut akan cukup memenuhi kebutuhan nasional. Selain CBP yang ada, ucap Arief, tambahan stok juga akan datang hingga akhir tahun sebanyak 400 ribu ton beras.
"Akan masuk lagi 400 ribu ton, jadi Pak Buwas (Dirut Bulog) hari ini kami tugaskan untuk tambahan 400 ribu ton (impor)," ucap mantan dirut RNI tersebut.
Arief mengatakan Bapanas terus melakukan monitor terhadap kondisi harga beras saat ini. Arief menyebutkan pengadaan beras Perum Bulog merupakan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dan mencegah terjadinya kelangkaan pasokan.
Arief mengatakan 640 ribu ton dari total CBP sebanyak 1,52 juta ton juga akan segera didistribusikan untuk program pangan yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai September hingga November 2023. Arief optimistis program ini akan kembali mendorong stabilisasi harga beras.
"Selama Dirut Bulog belum mendistribusikan yang 640 ribu ton, maka market tetap seperti hari ini, artinya, dalam September, Oktober, November, Januari, kemungkinan besar panen ini tidak akan mencukupi sama kebutuhan konsumsi," lanjut Arief.
Oleh karena itu, Arief mengatakan Bapanas dan Bulog akan melakukan percepatan distribusi bantuan pangan mulai Senin (11/9/2023). Arief menjelaskan situasi terkini yang mana harga gabah saat ini ada yang mencapai Rp 7.000 per kg.
Arief menyebutkan upaya stabilisasi harga pangan memerlukan kerja sama dari banyak pihak, termasuk kementerian teknis. Arief menyebutkan kolaborasi ini sangat penting mengingat urusan produksi dan importasi merupakan kewenangan dari kementerian teknis.
"Penugasan yang tertulis itu beras, jagung, kedelai, kami akan komunikasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan karena rekomendasi dan izin impor ada di kementerian teknis," kata Arief.
