EKBIS.CO, DENPASAR -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggaet gen Z atau generasi yang lahir di atas tahun 2000 untuk menjadi investor Surat Berharga Negara (SBN). Ini dilakukan dalam upaya mengajak anak muda berpartisipasi membangun negara.
“Ini bisa membantu negara, pendapatannya bagus, pajaknya kecil dan aman,” kata Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan di sela InTalks to Campus di Universitas Warmadewa Denpasar, Kamis (21/9/2023).
Ia menambahkan saat ini dalam mengakses SBN, masyarakat atau calon investor individu dimudahkan melalui layanan digital di antaranya melalui aplikasi oleh mitra distribusi perbankan. Sedangkan dari sisi imbal hasil, lanjut dia, juga lebih tinggi yakni berkisar 6-7 persen dibandingkan bunga tabungan di bawah satu persen dan deposito hingga empat persen.
Deni pun mengharapkan semakin banyak investor dalam negeri berpartisipasi, maka bunga tersebut akan dinikmati oleh warga negara Indonesia. Sebab, lanjut dia, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 400 triliun per tahun di APBN untuk pembayaran bunga SBN.
“Semakin banyak investasi di SBN Ritel, maka dapat manfaat. Kami juga bisa makin mandiri di dalam pembiayaan pembangunan karena kami tidak utang ke asing tapi dalam negeri sendiri,” katanya.
Sebagai gambaran, berdasarkan data DJPPR Kemenkeu RI, pemerintah menetapkan hasil penjualan obligasi negara ritel seri ORI023 T-3 dan ORI023 T-6 pada 24 Juli 2023 mencapai Rp 28,9 triliun yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan APBN 2023.
Ada pun total investor mencapai 58.395 investor, sebanyak 36,3 persen atau 21 ribu di antaranya adalah penanam modal baru. Apabila dirinci, generasi milenial atau generasi kelahiran tahun 1980-2000 mendominasi pembelian SBN seri T-3 dan T-6 itu mencapai masing-masing 41,2 persen dan 48,2 persen. Sedangkan generasi Z meski masih lebih kecil namun mulai menunjukkan minat yakni masing-masing membeli 2,1 persen dan 2,6 persen untuk ORI023 T-3 dan ORI023 T-6.
Untuk mengoptimalkan minat generasi muda itu, DJPPR Kemenkeu menjalin kerja sama dengan 70 perguruan tinggi baik negeri dan swasta di Tanah Air salah satunya Universitas Warmadewa Denpasar, Bali. melalui kerja sama untuk edukasi dan sosialisasi di antaranya riset terkait pembiayaan dan risiko keuangan negara.
