EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah akan memberikan insentif bebas pajak pertambahan nilai bagi masyarakat yang membeli rumah di bawah Rp 2 miliar. Insentif ini merupakan salah satu paket kebijakan ekonomi pemerintah yang bertujuan untuk menahan gejolak ekonomi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian insentif sektor properti khususnya perumahan tersebut memiliki periode hingga Juni 2024.
“Insentif perumahan di bawah Rp 2 miliar, PPN ditanggung pemerintah 100 persen sampai Juni 2024. Sesudah Juni sampai Desember tahun depan 5 persen,” ujarnya usai acara BNI Investor Daily Summit 2023, Selasa (24/10/2023).
Menurutnya, pemberian insentif tersebut akan diresmikan dalam waktu dekat. Usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Airlangga menyebut insentif tersebut ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
“Perumahan yang MBR, masyarakat ekonomi di bawah ini juga akan diberikan bantuan administrasi Rp 4 juta itu ditanggung oleh pemerintah, sehingga akan men-trigger ekonomi kita," ucapnya.
Menurut Airlangga, pemberian insentif juga dikarenakan sektor perumahan yang kontribusinya terhadap produk domestik bruto masih rendah. Selain properti, pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kilogram per keluarga penerima manfaat pada Desember 2023. Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa uang tunai bagi kelompok masyarakat yang termasuk dalam program keluarga harapan.
“Ada bantuan langsung tunai khusus El Nino,” ucapnya.
Rencananya, bantuan langsung tunai akan diberikan pada sisa akhir tahun ini atau November dan Desember. Bantuan langsung tunai yang akan disalurkan direncanakan senilai Rp 200 ribu per bulan setiap keluarga penerima manfaat. Persoalan anggaran, Airlangga mengklaim hal tersebut tengah dimatangkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pada sektor manufaktur, Airlangga menilai Purchasing Manager’s Index manufaktur Indonesia masih dalam kategori yang baik dan ekspansif. Berdasarkan S&P Global, Purchasing Manager’s Index manufaktur Indonesia melambat ke level 52,3 per September 2023 atau turun 1,6 poin dari capaian Agustus 2023 pada level 53,9.
