EKBIS.CO, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menilai aksi boikot produk pro Israel yang tengah dilakukan masyarakat bisa berdampak ke industri nasional. Di antaranya kemungkinan pengurangan karyawan atau PHK.
Meski begitu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, dalam jangka pendek pengaruh langsung ke PHK relatif kecil. "Saya kira relatif kecil dari aksi boikot ini," ujarnya kepada Republika, Senin (20/11/2023).
Hanya saja, kata dia, itu tergantung dari berapa lama genosida Israel di Palestina terjadi. Juga tergantung mitigasi komunikasi publik merek yang terindikasi terafiliasi dengan Israel.
Agresi militer Israel di Gaza masih terus terjadi dengan menyasar rumah sakit, sekolah, pemukiman sipil, tempat pengungsian, dan tempat publik lainnya. Hal ini membuat warga dunia sangat geram hingga melakukan aksi boikot secara besar-besaran dan terus meluas.
Aksi boikot dinilai mulai berpengaruh pada beberapa perusahaan besar yang terafiliasi dengan Israel. Yusuf menilai aksi boikot ini akan semakin besar jika tidak ada komunikasi publik dari produk yang diboikot ke konsumen di dalam negeri.
"Maka saya kira penurunan produk konsumsi yang berkaitan dengan Israel itu masih relatif akan terjadi dalam jangka pendek," ujar dia.
Ia menuturkan, gerakan boikot ini bukan tanpa dasar karena ini dilakukan guna menekan terjadinya gencatan senjata dari konflik geopolitik antara Israel dan Palestina. Tidak dipungkiri, kata dia, ada faktor maupun konsekuensi yang muncul dari gerakan boikot produk yang dilakukan masyarakar termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Ditambah lagi, Majelis Ulana Indonesia (MUI) juga sudah mengeluarkan fatwa haram mengonsumsi berbagai produk yang berkaitan dengan Israel.
Maka, sambungnya, akan semakin menguatkan aksi boikot dalam skala lebih luas. Fatwa MUI, jelas dia, menjadi pegangan bagi UMKM guna turut melakukan pemboikotan.
"Adanya fatwa itu juga akan menjadi pegangan terutama bagi pelaku UMKM di dalam negeri agar fokus atau konsen terhadap masalah. Ini mengingat konsumen mereka relatif banyak ke konsumen Muslim dan punya awareness terkait konflik antara Israel dan Palestina," jelas Yusuf Rendy.
