EKBIS.CO, JAKARTA-- Pemerintah mengungkapkan beberapa fokus yang menjadi prioritas dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara 2024. Hal ini mengingat pada tahun depan merupakan periode terakhir pemerintah Presiden Joko Widodo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menganggarkan belanja negara 2024 sebesar RP 3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun.
“Belanja pemerintah pusat diarahkan perbaikan kualitas sumber daya manusia, yang akan memakan cukup besar alokasi APBN. Belanja negara 2024 juga ditunjukkan untuk menuntaskan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, mendukung reformasi birokrasi serta apartur negara,” ujarnya saat acara Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu (29/11/2023).
“Belanja pemerintah juga ditunjukkan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum dan dukungan terhadap pilkada. Belanja prioritas untuk memperkuat ketahanan dan keamanan republik Indonesia,” tambahnya.
Menurut Sri Mulyani anggaran transfer ke daerah terjadi kenaikan 5,3 persen dibandingkan 2023. Hal ini untuk mendukung pengajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja daerah terutama guru dan tenaga kesehatan juga untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
“Juga mendukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan keseteraan serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting,” ucapnya.
Maka itu ke depan sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah terus dilakukan ditingkatkan melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah, dari tahap perencanaan dan anggaran yang berdimensi regional serta penguatan intervensi penguatan di daerah akan terus dimonitor dan ditingkatkan.
“Dengan landasan itu, maka pada tahun depan kita perkirakan anggaran akan dijaga. Dari satu sisi pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin, namun dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional,” ucapnya.
