EKBIS.CO, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo memastikan Prabowo-Gibran tidak berencana melebarkan defisit fiskal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan program strategis dari visi-misinya. Menurutnya, Prabowo-Gibran akan memaksimalkan penerimaan negara dengan menggali sumber-sumber baru.
"Prabowo-Gibran tidak merencanakan pelebaran defisit fiskal. Kami fokus pada memaksimalkan penerimaan negara dengan menggali sumber-sumber yang seharusnya terkumpul tersebut," ujar Drajad kepada Republika, Sabtu (17/2/2024).
Ekonom senior INDEF ini melanjutkan, alasan itu juga yang membuat Probowo-Gibran berencana menyiapkan Badan Penerimaan Negara yang langsung di bawah Presiden. Sumber penerimanan baru nantinya bisa dikelola oleh badan tersebut.
Drajad mencontohkan program andalan pasangan capres nomor urut 02 yakni makan siang dan susu gratis, juga bukan dianggarkan dari pemotongan pos APBN yang sudah ada. Hal ini sekaligus membantah informasi beredar terkait rencana calon presiden nomor urut 2 (capres) Prabowo Subianto yang bakal memangkas subsidi energi termasuk di dalamnya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendanai program makan siang dan susu gratis.
Menurutnya, program ini akan dibiayai dari sumber-sumber penerimaan atau pembiayaan baru dan juga bukan dengan meningkatkan tarif pajak.
"Sumber-sumber yang merupakan hak negara yang selama ini belum terkoleksi. Ini tanpa meningkatkan tarif pajak, kecuali yang sudah diumumkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu," ujarnya. Drajad menyampaikan, ada beberapa sumber penerimaan negara yang bisa dimanfaatkan.
"Saya pernah sebutkan dua sumber yang relatif kecil, yaitu: pertama hak negara yang sudah inkract. Angkanya dulu minimal Rp 90 triliun, kedua perubahan satu peraturan yang bisa merilis Rp 116,4 triliun. Ini hitungan pertengahan tahun 2023. Sekarang kemungkinan lebih besar," ujarnya.
Drajad melanjutkan, TKN juga menilai masih ada minimal tiga sumber lain yang potensinya lebih besar untuk pembiayaan program strategis. "Tapi belum bisa diungkapkan dulu," katanya.
