EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia mengatakan pihaknya sudah menerima dokumen rencana perpanjangan kontrak PT Vale Indonesia Tbk dari Menteri ESDM Arifin Tasrif. Berkas tersebut, kata Bahlil masih dalam proses kroscek terkait rencana investasi Vale ke depan.
Hal tersebut, kata Bahlil menjadi penentu kapan IUPK akan keluar untuk perusahaan nikel terbesar di Indonesia tersebut.
"Di saat kerja ya, nanti kita lihat lah ya, saya harus cek. Pak Arifin sudah mengirim dokumen ke kami, kami mengecek tentang tata kelola investasinya. Kalau semua dokumen sudah clear enggak ada masalah," kata Bahlil di rumah dinasnya di Jakarta, Rabu (10/4/2024).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menargetkan perubahan kontrak karya (KK) PT Vale Indonesia Tbk menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan terbit sebelum Juni 2024.
Arifin menjelaskan perpanjangan izin kontrak tambang harus keluar sebelum proses rights issue dilakukan oleh PT Vale Indonesia pada Juni mendatang. Sebab, proses konfirmasi rights issue akan dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Juni 2024.
"Itu (perubahan KK menjadi IUPK) menjadi salah satu persyaratan sebelum di proses di OJK. Supaya bisa masuk di dalam bursa," ungkap Arifin ditemui di Gedung DPR RI usai RDP bersama Komisi VII pekan lalu.
Sebagai informasi, PT Vale Indonesia juga akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 19 April 2024 terkait rencana right issue tersebut. Adapun rights issue tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban divestasi saham PT Vale Indonesia kepada MIND ID sebesar 14 persen.
Menurut Arifin periode rights issue sendiri akan berlangsung dari 21 hingga 27 Juni 2024. Kemudian pada 1 Juli 2024, dijadwalkan akan dilakukan allotment atau penjatahan distribusi saham kepada pemegang saham yang berpartisipasi dalam rights issue.
Dalam peralihan 14 persen divestasi saham ini, Vale Canada Limited (VCL) akan memiliki porsi saham sebesar 33,8 persen, Sumitomo Metal Mining (SMM) 11,48 persen, MIND ID 34,0 persen dan porsi saham Publik 20,63 persen.
