Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diprakirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5 persen (yoy) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sejalan dengan itu pemerintah juga sangat konsern memenuhi kebutuhan rumah agar pada tahun 2045 tercapai Zero Backlog.
Pada 2023 backlog rumah masih di kisaran 10 juta unit. Jika pemerintah membangun 500 ribu per tahun maka 20 tahun ke depan baru akan selesai.
"Jumlah ini belum ditambah dengan kebutuhan hunian untuk keluarga baru yang mencapai 750 ribu hingga 800 ribu per tahun. Jadi pemerintah perlu membangun 500 ribu ditambah 750 ribu ribu sehingga mencapai 1,25 juta per tahunnya. Untuk mewujudkan itu sangat dibutuhkan kolaborasi dan peran aktif pengembang swasta,” katanya.
Chief Marketing Officer (CMO) Elevee Condominium Alvin Andronicus mengungkapkan penguatan ekonomi dalam pemerintahan mendatang sudah terlihat dengan adanya program tiga juta rumah.
Menurutnya, ini akan menggerakkan perekonomian dimana dalam sebuah proyek properti yang dikembangkan yang diikuti dengan multiplier effect kepada 180 sektor lainnya.
“Kami melihat, pemerintahan ke depan berorientasi pada perekonomian, dan tentunya sektor bisnis properti adalah salah satunya yang akan didorong karena memberikan efek berantai untuk menggerakkan berbagai industri lainnya,” kata Alvin.
Terkait kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar, Alvin mengaku tidak khawatir karena produk material yang digunakan hampir 100 persen konten lokal. Untuk itu Elevee Condominium terus menggerakkan pasar karena menurut Alvin, properti adalah produk investasi.
“Kita harus akui bahwa pandemi pada tiga tahun lalu memberikan dampak luar biasa pada industri properti. Meski demikian, setelah pandemi berlalu sektor properti mampu bergerak dan kembali mejadi motor penggerak perekonomian," ujarnya.
Hanya saja menurut Alvin, pemerintah harus lebih banyak memberikan stimulus yang bekelanjutan untuk menggerakkan pasar.
“Seperti Program PPN DTP yang sudah diterapkan beberapa waktu belakangan ini, perizinan yang cepat dan mudah, menurut kami itu sudah bagus dan harus dilanjutkan,” katanya.
