Ia menambahkan, pembangunan jalan layang di kawasan Sudirman-Thamrin juga akan merusak estetika kota. Apalagi, kawasan itu merupakan salah satu ikon Jakarta.
Alih-alih membuat program untuk membangun jalan layang atau jalan tol, Trubus mengatakan, sebaiknya Jusuf Hamka berorientasi untuk mengatasi masalah lain di Jakarta, seperti kemiskinan, penataan rumah kumuh, banjir. Pasalnya, permasalahan di DKI Jakarta bukan hanya kemacetan.
"Wacana Jusuf Hamka juga menimbulkan kesan mengutamakan masyarakat yang punya mobil. Kan masyarakat Jakarta yang enngak punya kendaraan banyak. Apalagi jalan tol, tidak bisa dilalui motor. Jadi timbul kesan mengutamakan kelas atas," kata dia.
Pengamat tata kota Nirwono Joga mengatakan, ide untuk membangun jalan layang di kawasan Sudirman-Thamrin itu tidak sejalan dengan tujuan Jakarta menjadi kota global. Menurut dia, Jakarta justru harus mempercepat pembangunan transportasi massal se-Jabodetabek yang terintegrasi dengan kawasan permukiman dan pusat-pusat kegiatan kota.
Pembangunan transportasi massal juga harus didukung dengan infrastruktur pejalan kaki seperti trotoar, zebra cross, pelican crossing, dan jembatan penyeberangan/penghubung. Harapannya, warga merasa nyaman untuk berjalan kaki ke berbagai tempat tujuan setelah turun dari transpoirtasi publik.
"Itu (harus) didukung kebijakan yang membatasi pergerakan kendaraan pribadi, seperti perluasan ganjil genap, jalan berbayar elektronik, parkir elektronik progresi, penyediaan kantong/gedung parkir komunal. Tujuannya agar warga beralih ketransportasi massal dan meninggalkan atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi," ujar dia.
Nirwono menilai, pembangunan jalan layang lebih banyak di tengah Kota Jakarta justru akan memanjakan pengguna kendaraan pribadi. Akibatnya, kemacetan tetap akam terjadi di titik tertentu.
"Selain itu, pembangunan jalan layang juga akan merusak lansekap visual kota. Kota terasa sumpek," kata dia.
Bayu Adji P
