Luhut mengatakan, manfaat yang diperoleh dari Simbara untuk komoditas nikel dan timah tidak hanya dari segi pendapatan negara yang lebih besar. Tetapi juga ada manfaat dari segi ekologis.
“Yang lebih penting bukan penerimaan, tapi untuk masalah lingkungan. Kita juga akan langsung kaitkan kemudian masalah pekerja, jadi jangan pekerja anak-anak di bawah umur. Sehingga tambang kita itu sesuai dengan kriteria yang dimintai oleh negara-negara tempat tujuannya,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa memang potensi penerimaan negara atas implementasi Simbara cukup tinggi. Dalam implementasi Simbara yang baru diterapkan pada minerba –usai peluncuran pada 2022-, ada penerimaan negara dari berbagai manfaat.
Menurut catatan Kemenkeu, dari penerapan Simbara, negara mendapatkan penerimaan dari pencegahan atas modus illegal mining sebesar Rp3,47 triliun dan tambahan penerimaan negara yang bersumber dari data analitik dan risk profiling dari para pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun. Serta hasil penerapan automatic blocking system yang juga merupakan bagian dari Simbara senilai Rp1,1 triliun.
“Itu cuma batubara ya, makanya kalau sekarang dengan nikel dan timah, ini akan memberikan dampak yang disebutkan Pak Luhut, ada potensi sekitar Rp10 triliun,” tegasnya.
Indonesia diketahui merupakan salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia. Cadangan nikel di Indonesia mencapai 21 juta ton, atau 24 persen dari total cadangan nikel dunia. Sedangkan cadangan timah Indonesia mencapai 800 ribu atau 23 persen dari cadangan dunia, dan menempatkan peringkat kedua dunia.
Pada 2023, volume produksi nikel Indonesia mencapai 1,8 juta metrik ton, menempati tingkat pertama di dunia dengan kontribusi 50 persen dari total produksi timah nikel dunia. Adapun volume produksi timah mencapai 78 ribu ton menempati peringkat kedua dunia dengan kontribusi 22 persen dari total timah dunia.
