EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah mengajukan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada RAPBN 2025 mencapai hingga Rp 400 triliun. Anggaran digelontorkan ke berbagai bidang mulai dari pendidikan hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," kata Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangannya dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2025).
Jokowi melanjutkan, adapun anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun. Anggaran itu untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antardaerah.
"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," tuturnya.
Secara umum, Jokowi mengungkapkan gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 meliputi belanja negara yang direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693 triliun dan transfer ke daerah Rp 919,9 triliun.
Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara.
Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
