Sabtu 24 Aug 2024 09:00 WIB

Rencana Tutup PLTU Suralaya, PLN Belum Buka Suara

Luhut ingin dorong pengembangan mobil dan sepeda motor listrik.

Rep: Frederikus Bata/ Red: Gita Amanda
 PLTU Suralaya
Foto:

 

Dorongan transisi energi

Sebelumnya Luhut mengatakan PLTU Suralaya menjadi salah satu penyebab polusi udara di Jakarta. Ia menerangkan saat ini indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 170 sampai 200. Menurutnya, keadaan demikian harus segera dicarikan solusinya. Pasalnya bisa mengakitkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Kita pengen exercise, kita pengen kaji. Kalau bisa kita tutup, supaya mengurangi polusi Jakarta. Samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV untuk lebih banyak area jadi seperti ganjil genap mungkin kita lagi exercise juga. Supaya itu nanti boleh motor EV dengan mobil EV secara bertahap," kata Luhut saat ditemui di acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, beberapa waktu lalu.

PLTU Suralaya, kata dia, sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Pemerintah dan berbagai stakeholder terkait bakal mengkaji rencana suntik mati PLTU yang menjadi tulang punggung listrik di Jawa ini. Ia menegaskan itu semata-mata demi udara yang lebih bersih.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak turut berbicara. PLTU Suralaya, jelas Ali, masih menjadi tulang punggung (backbone) kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali). PLTU Suralaya memiliki kapasitas pembangkit sebesar 3.400 Megawatt (MW) yang terdiri dari Unit 1-7. Unit 1-4 memiliki kapasitas total sebesar 1.600 MW, dan Unit 5-7 memiliki kapasitas total sebesar 1.800 MW.

Ia melanjutkan, transisi energi ini penting dan harus dijalankan secara adil, berimbang dan berkelanjutan. Transisi energi seiring sejalan dengan upaya mewujudkan ketahanan energi nasional, termasuk sektor ketenagalistrikan.  

"Bahwa, dalam jangka panjang, pemanfaatan batubara untuk listrik harus diminimalkan, itu betul dan saya setuju. Namun itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara (pemerintah, PLN dan swasta) untuk menyediakan substitusinya dan menjamin kehandalan pasukan listrik nasional. Terkait itu, saya kira co-firing biomassa di PLTU batubara menjadi salah satu opsi yang harus dioptimalkan, termasuk di PLTU Suralaya," kata Direktur Eksekutif CESS kepada Republika.co.id, belum lama ini.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut 13 PLTU masuk daftar pensiun dini. Agar segalanya berjalan sesuai aturan, KESDM bakal meminta pendampingan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) saat membuat roadmap-nya. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement