Ia juga menyampaikan rencana untuk memastikan seluruh UMKM mendapatkan sertifikasi, baik untuk produk pangan, kosmetik, maupun makanan olahan. Dalam peta jalan yang dirancang, program ini akan diselaraskan dengan pemberian pendanaan melalui lembaga seperti BRI, Pegadaian, dan PNM.

"PNM Mekaar, misalnya, sudah melayani 21,2 juta ibu-ibu di desa dengan pinjaman antara Rp 1-5 juta. Seluruhnya sudah terintegrasi secara digital, jadi sertifikasi juga tidak akan menjadi kendala," sambung Erick.

Erick optimistis dengan kolaborasi lintas sektor, UMKM akan menjadi pilar utama menuju kemandirian ekonomi Indonesia. Ia juga menyoroti peran bank BUMN yang mengelola 92 persen pinjaman UMKM.

"Insya Allah, kita kerja konkret dengan roadmap tiga bulan, satu tahun, hingga lima tahun ke depan. Arahan Bapak Presiden jelas: kita harus menjadi negara mandiri dengan memastikan UMKM memiliki fondasi yang kuat, mulai dari sertifikasi, pendanaan, hingga akses pasar," ucap Erick. 

Erick menyampaikan upaya mendorong UMKM binaan BUMN mendapat sertifikasi BPOM merupakan komitmen Kementerian BUMN untuk meningkatkan kelas UMKM binaan BUMN. Erick mengatakan BUMN telah memiliki database UMKM-UMKM binaan dalam program Pasar Digital (PaDi) UMKM hingga PNM Mekaar yang bisa disinkronisasikan dengan program sertifikasi BPOM.  

"Ini tinggal disertifikasi yang memang selama ini mungkin tidak mengerti atau mungkin juga standarnya belum qualified. Itu yang kita jaga supaya mereka bisa naik kelas," kata Erick.