EKBIS.CO, JAKARTA –- Pemerintah menyatakan akan meluncurkan skema kredit atau pembiayaan baru, yakni kredit investasi padat karya, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional. Sebanyak Rp 20 triliun dana akan dikucurkan untuk pos kredit investasi padat karya pada 2025.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM di Jakarta, Selasa (24/12/2024). “Pemerintah menyediakan anggaran subsidi bunga/ marjin yang cukup untuk proyeksi penyaluran skema kredit investasi padat karya ini mencapai target penyaluran sebesar Rp 20 triliun pada tahun 2025. Hal ini merupakan bukti konkret keseriusan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing industri padat karya nasional dan menciptakan lapangan kerja baru,” kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan, skema kredit investasi padat karya tersebut dirancang khusus untuk mendukung revitalisasi mesin dan meningkatkan produktivitas di sektor industri padat karya. Melalui skema tersebut, para pelaku industri dapat mengakses pembiayaan untuk memodernisasi peralatan dan meningkatkan efisiensi produksi.
Skema kredit tersebut menawarkan sejumlah fitur, antara lain plafon pinjaman di atas Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, suku bunga atau marjin yang lebih rendah dari kredit komersial, dan jangka waktu pinjaman fleksibel antara 5-8 tahun. Skema itu diperuntukkan bagi sektor-sektor industri padat karya seperti pakaian jadi, tekstil, furnitur, kulit, barang dari kulit, alas kaki, mainan anak, dan makanan minuman.
Untuk mendapatkan kredit ini, calon penerima harus memenuhi sejumlah syarat. Yakni, memiliki usaha yang produktif dan layak, memiliki pengalaman usaha minimal 2 tahun, dan memiliki paling sedikit 50 tenaga kerja yang diharapkan dapat meningkat seiring peningkatan kapasitas produksi karena revitalisasi mesin yang dilakukan.
Airlangga menekankan, peluncuran skema kredit tersebut merupakan salah satu dari paket kebijakan pemerintah yang lebih luas untuk menyelamatkan dan memperkuat industri di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong transformasi industri melalui berbagai instrumen, seperti insentif fiskal, kemudahan perizinan, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan riset dan inovasi. Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
