EKBIS.CO, JAKARTA--Deputi Menko Perekonomian Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Erlangga Mantik mengatakan jika terjadi kredit perbankan pengungsi Merapi gagal bayar, maka 70 persen akan menjadi tanggungan perusahaan penjamin yakni PT Askrindo dan PT Jamkrindo. Sementara sisa 30 persen diserahkan pada kebijakan masing-masing bank.
Skema tersebut, lanjut Erlangga, menggunakan regulasi yang lama. Dalam regulasi yang baru, Askrindo dan Jamkrindo menjamin 80 persen dari kredit bermasalah. "Ini masih menggunakan kebijakan lama, karena kredit diambil sebelum penerbitan kebijakan baru," ujarnya.
Kredit yang dikategorikan bermasalah dan siap menjadi tanggungan, jelas Erlangga, jika dikategorikan masuk dalam kolektabilitas IV atau tidak mampu bayar kredit dalam beberapa masa waktu tertentu. "Yang disebut kolektabilitas IV adalah warning. Kalau sudah kolektabilitas V, itu baru gagal bayar," katanya. Namun soal masa kolektabilitas ini masing-masing perusahaan berbeda.
Sementara itu, ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih dalam laman Samuel Sekuritas mengatakan bahwa dampak ekonomi akibat bencana alam di Gunung Merapi cukup besar, setidaknya di tingkat lokal. "Di DIY sendiri, sektor usaha yang mengalami kerugian adalah jasa, restoran, dan perdagangan. Sektor-sektor yang terkait pariwisata ini menyumbangkan sekitar 20 persen dari perekonomian DIY," paparnya.
Di sektor pariwisata, lanjut Lana, kerugian terbesar dialamai oleh Kabupaten Magelang. "Terdapat sekitar 300
pedagang di sekitar Candi Borobudur yang hampir tiga pekan tidak berdagang. Selain itu, sekitar 3.200 kamar hotel juga sepi," katanya.
Secara nasional, tambah Lana, sumbangan DIY terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar satu persen, sementara Jawa Tengah menyumbangkan sekitar delapan persen. "Walaupun secara nasional sumbangan daerah sekitar Gunung Merapi terhadap PDB relatif kecil, tetapi, menimbulkan sentimen negatif terhadap stok produk pertanian. Harga beras IR64 naik 500 rupiah menjadi 5.500 rupiah per kg," jelasnya.
