EKBIS.CO, JAKARTA -- Pesimisme membuncah tatkala membicarakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 mendatang. Apalagi, jika pembicaraan diarahkan pada angka 6,6 persen. Salah satu pangkalnya adalah ini belum adanya perbaikan kepastian hukum dan infrastruktur Indonesia.
"Saya masih ragu pertumbuhan sebesar itu bisa terjadi karena belum melihat pertimbangan dari kemungkinan akibat dari politik dalam negeri," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi dalam seminar Komite Ekonomi Nasional (KEN), 'Prospek Ekonomi Indonesia 2013' di Jakarta, Senin (10/12).
Menurut Sofyan, peranan pemerintah begitu penting dalam kepastian hukum dan infrastruktur. "Dua hal ini belum ditangani dengan baik oleh pemerintah," ujarnya.
Dia menilai kepastian hukum belum dapat dijamin pemerintah. Salah satu contoh tidak adanya kepastian hukum tersebut adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membubarkan BP Migas setelah beroperasi selama 11 tahun. Ketidakpastian hukum ini dinilai telah menakutkan investor untuk berinvestasi.
"Kalau mereka begitu permalasahkan konstitusi ini, apa perlu setiap perusahaan punya 'lawyer' (pengacara)," ujar dia.
Sementara itu, hambatan infrastruktur masih belum dapat diselesaikan pemerintah. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang masih belum juga diselesaikan, dinilai menghambat pembangunan infrastruktur.
Pertumbuhan ekonomi yang didorong dari konsumsi pun dinilai tidak berpengaruh signifikan pada kepentingan nasional. Hal ini karena konsumsi yang terjadi banyak memanfaatkan barang impor. "Dampak konsumsi ini akhirnya tidak untuk kepentingan nasional," ujarnya.
Pertumbuhan Indonesia itu juga masih menyisakan masalah pada kondisi buruh. Dengan pesan dari pemerintah, buruh Indonesia tidak lagi ada yang murah, pengangguran diprediksi akan melonjak. "Buruh sektor informal dan orang yang menganggur masih tinggi. Kita harus care mereka akan kerja di mana," ungkapnya.
Selain itu, Sofyan mengaku pesimis dengan pertumbuhan Indonesia karena alokasi anggaran pemerintah yang tidak tepat. Menurutnya, Pemilukada menyedot anggaran yang seharusnya tidak diperlukan. "Kita perlu dorong bersama agar pemerintah bersama hadapi ketidakpastian ekonomi global tahun depan," ujarnya.
