EKBIS.CO, JAKARTA--Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan jika ada negara-negara lain yang menunggangi protes Amerika terhadap kebijakan larangan impor daging dan hortikultura yang dikeluarkan oleh Indonesia.
"Ada negara-negara lain yang menunggangi protes Amerika dan kami tidak akan takut, kami akan menghadapinya," tegas Gita Wirjawan di Enrekang, Sulawesi Selatan, Rabu.
Ia mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia mengenai larangan impor daging serta hortikultura sangat beralasan karena di negara ini kaya akan sumber daya alam.
Beberapa negara yang sebelumnya aktif dalam importir ketika dikeluarkan kebijakan baru, maka menuai beberapa protes seperti protes dari Amerika. Namun, protes yang dilakukan Amerika itu ditunggangi oleh negara seperti Australia dan Selandia Baru.
Larangan impor daging sapi dan 13 jenis hortikultura itu sudah dilakukan sejak Januari 2013 dan menyebabkan adanya protes dari negara-negara importir dan protes itu dilakukannya melaui organisasi perdagangan dunia (WTO).
Atas protes itu, Pemerintah Indonesia mempunyai waktu kurang lebih 60 hari untuk melakukan proses konsultasi. Dalam konslutasi Indonesia akan menjelaskan latar belakang kebijakannya tersebut.
Ia menambahkan pemerintah tidak ingin ada pihak yang dirugikan dari pemberlakuan kebijakan pembatasan impor ini, namun pemerintah siap menerima protes dari negara lain selain Amerika Serikat.
"Saya tidak mau berspekulasi siapa yang dirugikan karena toh bisnis importasinya masih bisa berjalan. Kami sudah mendapatkan komunikasi dari beberapa negara lain yang juga katanya akan mengajukan hal sama, Australia, Selandia Baru dan Kanada," katanya.
Ia mengingatkan protes negara-negara terhadap satu negara yang dinilai menyimpang dalam hal perjanjian perdagangan adalah hal wajar. Hal serupa juga terjadi saat Indonesia protes terhadap penerapan kebijakan sistem perdagangan Amerika Serikat.
Sebelumnya, pemerintah menghentikan sementara impor 13 jenis hortikultura dan daging sapi. Untuk 13 jenis hortikultura diberlakukan hingga enam bulan ke depan dan untuk daging sapi selama satu tahun ke depan.
Alasan pemerintah selain untuk mengutamakan produk hasil petani dan peternak dalam negeri juga untuk menekan defisit neraca perdagangan yang pada tahun lalu tercatat sebesar 1,63 miliar dolar.
