EKBIS.CO, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto menyaranakan  agar pemerintah segera menghapus subsidi Bahan Bakar Minyal (BBM). Diaripada untuk BBM, subsidi bisa direalokasikan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat dan tepat sasaran.

"Kalau ini dilakukan, memang akan terjadi kenaikan harga BBM. Tetapi kalau dijelaskan kepada rakyat manfaatnya, saya yakin bisa diterima," katanya kepada ROL, Senin (9/12).

Minimal, harga BBM disesuikan dengan harga pasar internasional sepeti yang diberlakukan di Filipinan dan Vietnam. Dana yang dihemat dari penghentian subsidi ini diperkirakan mencapai Rp 300 triliun setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 165 triliun saja misalnya, bisa digunakan untuk membangun infrastruktur di propinsis. Sisa dana bisa digunakan untuk membenahi pendidikan, kesehatan, perbaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memperkuat Usaha Kecil Menengah (UKM).

Kadin pada dasarnya akan mendukung setiap paket kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki iklim usaha dan merangsang pertumbuhan kegiatan sektor riil, khususnya upaya-upaya peningkatan ekspor. Namun Kadin masih melihat bahwa pemerintah tidak serius mengatasi permasalahan struktural ekonomi seperti besarnya subsidi BBM.

"Jelas-jelas yang menjadi beban berat bagi negara yakni subsidi BBM. Kita tetap saja bersikukuh bahwa ini bukan problem serius," katanya.

Pemerintah seolah bersikap bahwa masalah ini bakal hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Padahal masalah ini bisa jadi semakin parah apabila tidak ditangani dengan benar.