EKBIS.CO, JAKARTA -- Alokasi belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014 sebesar Rp 210,6 triliun berpotensi melebihi pagu akibat melesetnya sejumlah asumsi dasar ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah maupun lifting minyak.

Imbasnya, menjelang pengajuan APBN Perubahan ke DPR pada 20 Mei 2014, Kementerian Keuangan, selaku bendahara negara, mengupayakan pemotongan sejumlah item belanja, salah satunya adalah belanja kementerian/lembaga. Tujuan akhirnya adalah menjaga agar defisit anggaran tidak melebihi 2,5 persen terhadap PDB sebagaimana yang ditargetkan pemerintah.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Chatib Basri saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat (16/5). "Sekarang kita berhadapan dengan kondisi dimana subsidi BBM-nya akan naik jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Sehingga, dalam proses penganggaran ini, kita harus lebih berhati-hati terhadap semua belanja. Kalau tidak, nanti defisitnya bisa lebih dari 2,5 persen. Maka, salah satu yang dilakukan di APBN-P adalah anggarannya dipangkas," kata Chatib.

Secara keseluruhan, defisit anggaran tahun ini dipatok 1,69 persen terhadap PDB atau sekitar Rp 175,9 triliun. Sementara, total belanja K/L dalam APBN 2014 mencapai Rp 637,841 triliun. Saat ditanya berapa kisaran belanja K/L yang akan dipotong, Chatib menjawab diplomatis. 

"Saya belum bisa bicara mengenai alokasi K/L karena yang paling tahu mengenai alokasinya adalah K/L. Yang saya bisa bilang adalah jumlah segini akan kita potong. Mereka (K/L) yang paling tahu mana yang sudah dikontrakkan, mana yang penting, mana yang tidak penting. Yang kita kasih ke K/L adalah numbernya. Kita mau potong segini, nanti kalian yang pilih," kata Chatib.

Lebih lanjut, Chatib mengatakan, Kementerian Keuangan akan segera memanggil para sekretaris jenderal kementerian maupun sekretaris lembaga negara untuk membicarakan pemotongan ini dalam waktu dekat. "Segera. Karena akan ada inpres pemotongan anggaran belanja," ujar Chatib. 

Tak hanya belanja K/L, belanja bantuan sosial juga berpotensi untuk dipangkas. Sebagai informasi, anggaran bansos dalam APBN 2014 mencapai Rp 91,8 triliun.  "Pokoknya segala sesuatu yang memungkinkan mencapai jumlah itu (defisit 2,5 persen terhadap PDB), kita potong," kata Chatib.