EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung mengatakan kebijakan pengurangan atau bahkan pencabutan subsidi BBM untuk kendaraan pribadi akan segera dibicarakan dengan pemerintahan baru.

Ia memiliki saran pengurangan subsidi dapat dilakukan oleh pemerintahan baru. Opsi lain, pengurangan bisa dilakukan sebagian di pemerintahan sekarang dan sisanya di pemerintahan baru.

Meskipun ia pesimis kebijakan tersebut bisa dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena masa baktinya tinggal 2,5 bulan lagi. Artinya, kebijakan pengurangan subsidi BBM hanya bisa dilakukan pada pemerintahan baru.

Sayangnya, rekomendasi yang ada belum dapat disampaikan karena pemerintahan definitif belum diputuskan. Ini baru dapat dilakukan pascakeputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Agustus 2014 atas gugatan calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto.

Setelah MK memutuskan pemerintahan baru, akan ada pembicaraan antara pemerintahan lama dan baru terkait pengurangan subsidi BBM.

"Tidak ada opsi tertutup untuk mengurangi subsidi. Tapi saya belum bicara opsi yang akan dipilih, kita tunggu pemerintahan yang terpilih secara definitif," ujar CT belum lama ini.

Ia beranggapan pengurangan subsidi BBM adalah sebuah keharusan karena merusak struktur anggaran dan menjadikan perekonomian tidak sehat.