EKBIS.CO, JAKARTA -- Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Gatot M Suwondo mendukung imbauan agar Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli saham bank milik pemerintah daerah (pemda).
Secara konsolidasi, katanya, aset perseroan akan bertambah dan memudahkan pengembangan jaringan di daerah bank pembangunan daerah (BPD) berdiri.
Yang diperlukan pemda adalah proyek infrastruktur. Sayang, BPD tidak memiliki ahli di bidang itu. "Makanya kebanyakan kredit mereka konsumer," kata Gatot, Selasa (26/8).
Meski pun konsep akuisisi saham ini bagus, Gatot menilai, perlu dikaji pula untung-ruginya. Perseroan juga perlu mengajukan izin kepada pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. BPD pun perlu izin dari pemerintah setempat.
Direktur Utama PT Bank DKI Eko Budiwiyono mengatakan, pemda perlu menyadari, pengelolaan bank yang baik memerlukan modal yang mencukupi. Artinya, pemilik atau dalam hal ini pemda perlu lebih terbuka untuk menerima masuknya pemodal.
"Pemodal baru bisa membawa expertise yang diperlukan BPD agar dapat dikelola lebih baik dan transparan," kata Eko yang menjabat sebagai ketua Asosiasi Bank Daerah (Asbanda).
Ekonom Persatuan Bank Umum Nasional (Perbanas) Aviliani menilai, kesulitan dari akuisisi ini karena faktor politis. Pemerintah daerah menganggap masih memiliki dana untuk mengembangkan BPD tanpa bantuan dari pemegang saham baru.
Ketika ditanya apakah lebih baik BPD diambil bank persero atau go public, Aviliani tidak melihat keduanya sebagai opsi terbaik. Menurut sekretaris Komite Ekonomi Nasional itu, BPD perlu diberi keleluasaan untuk mengembangkan potensinya.
BPD perlu memiliki perencanaan jangka panjang dan fokus pada rencana tersebut sehingga tetap berkembang meskipun pemerintahan di daerah berganti. "Tanpa melepas saham ke publik pun, perbankan dan sektor keuangan sudah wajib menerapkan tata kelola perusahaan," kata Aviliani.
