EKBIS.CO, JAKARTA -- Salah satu dari sekian banyak strategi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menurut Wakil Ketua dan Komisioner, Komisi Aparatur Sipil Negara Irham Dilmy adalah melakukan pengetatan atau proteksi masuknya produk maupun pekerja asing ke Indonesia.

Dalam hal pekerja menurut dia, sertifikasi terutama oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjadi penting."Sertifikasi lebih kepada melindungi. Akan tetapi BNSP ini belum bergerak, hanya masih wacana," ujar Irham di Jakarta, Sabtu (29/11).

Dia turut mencontohkan perlindungan negara lain untuk sektor tertentu. "Misalnya bidang kedokteran di Singapura dan Malaysia sangat tertutup. Tidak gampang, sampai Indonesia tidak bisa masuk karena sertifikasinya," lanjutnya.

Untuk bekerja di sektor keuangan juga, kata dia, di Singapura misalnya mengharuskan sertifikat CFA level satu. "Kalau Indonesia kan belum mengharuskan. Kita juga harus menerapkan baik di bidang kedokteran, teknik dan sebagainya," kata dia.

Dilanjutkan dia, upaya itu akan menjadi alat saing Indonesia dalam MEA. "Karena kalau tidak, asing bisa masuk seenaknya saja. Sementara negara lain memblokade kita," katanya.

Oleh karena itu aksi BNSP, tambah dia, harus segera dipercepat. "Membahas sudah, tapi belum jalan. Nanti pas sudah waktunya MEA, baru jalan. Ujung-ujungnya resistensi, kedodoran kita," tambah dia.

Adapun MEA akan mulai diberlakukan Desember 2015 mendatang.